Jawab Keraguan Media Asing, Indonesia Masuk 8 Besar Negara dengan Vaksinasi Covid-19 Tercepat

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar jajaran negara-negara dengan proses vaksinasi Covid-19 tercepat di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkes pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/4/2021).

Kata Budi, per Minggu (4/4/2021), Indonesia telah mencapai 12,7 juta vaksinasi Covid-19.

Bila dibandingkan dengan minggu lalu yang menembus 10 juta vaksinasi, Indonesia sudah bisa menambah 2,5 juta vaksinasi per minggu.

Hal ini membuat Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia sebagai negara tercepat dalam proses vaksinasi Covid-19.

“Per kemarin kita sudah bisa mencapai 12,7 juta vaksinasi, dibandingkan minggu lalu yang menembus 10 juta. Jadi dalam satu minggu kita sudah bisa menambah 2,5 juta vaksinasi per minggu, menempatkan Indonesia di posisi ke-8 dunia,” tutur Budi Gunadi.

Menurut Budi, jika negara-negara produsen vaksin dikeluarkan dari daftar tersebut, maka Indonesia berada di peringkat ke-4 negara dengan proses vaksinasi tercepat dunia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Pfizer Kemungkinan Kurang Efektif Melindungi dari Virus Corona Varian B.1.351

Baca juga: Temukan Kasus Pembekuan Darah setelah Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Australia Lakukan Penyelidikan

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 dengan cepat, meski suplai vaksin tidak berasal dari negara sendiri.

Data ini, kata Budi, bisa digunakan untuk menjawab sekaligus membuktikan bahwa prediksi media asing soal proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang baru bisa selesai dalam 10 tahun tidaklah benar.

“Kalau kita keluarkan negara-negara yang memproduksi vaksin sendiri sehingga tidak ada masalah dari suplai vaksinnya, kita nomor 4 di dunia.”

“Ya ini bagus untuk menjawab skeptisnya banyak majalah-majalah internasional terhadap Indonesia,” tandas Menkes.

Menkes: Jangan Ada Libur Panjang yang Terbukti Tingkatkan Kasus Covid-19

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/4/2021), Menkes Budi Gunadi Sadikin sampaikan tak ingin ada liburan panjang selama pandemi Covid-19.

Pasalnya berdasarkan pengalaman, libur panjang berakibat pada peningkatan kasus virus corona.

"Jangan sampai ada liburan panjang yang selalu terbukti secara empiris meningkatkan 30 sampai 50 persen, bahkan ada beberapa saat sampai 100 persen itu kita hindari," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Budi mengatakan, saat ini, perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berdampak pada penurunan kasus aktif Covid-19, angka kematian pasien, dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit turun.

Budi meminta supaya hasil positif ini dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan.

"Ditambah dengan vaksinasi juga programnya kombinasi yang baik, tolong kita jaga," ujarnya.

Baca juga: Update Covid-19 di Indonesia Senin, 5 April 2021: Tambah 3.712 Kasus Positif, 5.800 Kasus Sembuh

Baca juga: Penjelasan Satgas Penanganan Covid-19 tentang Kejadian Ikutan dan Efek Samping Vaksin Covid-19

Oleh karenanya, alih-alih melakukan mobilitas selama masa libur panjang, Budi meminta masyarakat patuh pada aturan PPKM mikro.

Pembukaan beragam sektor dilakukan secara perlahan demi mencegah penularan virus. 

"Sehingga rakyat tidak merasa letih kalau kemudian kasusnya naik lagi, kemudian kita harus mengerem kegiatan," kata Budi.

Budi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus.

"Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan semoga kasus penularan Covid 19 terus bisa kita kendalikan," katanya.

Untuk semakin menekan laju kasus aktif Covid-19, pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro.

Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari.yakni selama 6-19 April 2021.

Pada PPKM jilid kelima, pemerintah menambahkan lima wilayah cakupan, sehingga total ada 20 provinsi yang bakal memberlakukan kebijakan ini.

Lima provinsi tambahan tersebut yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua.

Sementara, 15 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

(TribunTernate.com/Ron)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)