Breaking News:

SP3 Kasus BLBI, Mahfud MD: Pemerintah akan Buru dan Tagih Aset Perdata Lebih dari Rp108 Triliun

Pemerintah disebut Mahfud MD akan segera menagih hutang dan aset terkait kasus BLBI yang berkisar lebih dari Rp 108 triliun.

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). 

TRIBUNTERNATE.COM - Penghentian penyidikan lewat SP3 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menuai polemik.

Hal ini turut mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, pemerintah tak akan tinggal diam soal kasus tersebut.

Pemerintah disebut akan segera menagih hutang dan aset terkait kasus BLBI yang berkisar lebih dari Rp 108 triliun.

Ia menerangkan alasan dikeluarkannya SP3 pada kasus korupsi yang menyeret BLBI.

Menurutnya, SP3 KPK merupakan lanjutan dari vonis Mahkamah Agung (MA) yang meyebut kasus BLBI bukan masuk ranah pidana.

Hal itu diungkapkan Mahfud melalui cuitannya, @mohmahfudmd, Kamis (8/4/2021).

"Rilis SP3 oleh KPK utk Samsul Nursalim & Itjih dalam kasus BLBI (Konpres KPK tgl 1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana."

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset2 krn hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya leboh dari Rp 108 T," tulisnya, Kamis (8/4/2021).

Mahfud turut menjelaskan kasus BLBI dari awal terkuaknya siapa saja tersangka kasus korupsi BLBI.

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved