Breaking News:

SP3 Kasus BLBI, Mahfud MD: Pemerintah akan Buru dan Tagih Aset Perdata Lebih dari Rp108 Triliun

Pemerintah disebut Mahfud MD akan segera menagih hutang dan aset terkait kasus BLBI yang berkisar lebih dari Rp 108 triliun.

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). 

Di antaranya, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Samsul Nursalim serta Kepala Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Para tersangkas sempat dijatuhi vonis hukuman pidana penjara dan denda.

Namun, MA membebaskan Syafruddin dengan alasan kasus itu tak masuk ranah pidana.

"Mari diingat, Samsul N dan Itjih dijadikan Tersangka oleh KPK bersama ex Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST)."

"ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 tahun plus denda Rp 700 juta dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun plus denda Rp 1 Miliar."

"Tapi MA membebaskan ST dengan vonis, kasus itu bukan pidana," jelas Mahfud.

Baca juga: Sederet Pejabat Temui Gibran Rakabuming di Solo, Ada Erick Thohir hingga Ahok, Apa Agendanya?

Baca juga: Sosok Aktor Myanmar Paing Takhon yang Ditangkap karena Lawan Kudeta Militer, Pernah Viral Jadi Biksu

Menkopolhukam, Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Amien Rais dan sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). Menurut Mahfud MD, kedatangan Amien Rais beserta KH Abdullah Hehamahua, KH Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo guna membahas laporan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman
Menkopolhukam, Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Amien Rais dan sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman)

Lantas, KPK mengajukan langkah Peninjauan Kembali (PK) atas vonis MA tersebut.

Sayangnya, MA menolak PK yang diajukan KPK tersebut.

Hal itu membuat semua pelaku terkait kasus korupsi BLBI bebas dari status tersangka.

"KPK mengajukan PK atas vonis MA yg membebaskan ST tgl 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA."

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved