Breaking News:

Isu Reshuffle Pasca-Disetujuinya Kementerian Investasi oleh DPR, PDIP: Itu Hak Prerogatif Presiden

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

Editor: Rizki A
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat jumpa pers jelang Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM - Isu reshuffle kabinet kembali berhembus untuk kesekian kalinya dalam periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Isu itu mencuat pasca-munculnya usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.

Selain itu, usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif presiden.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Gowes Bareng PDIP dengan wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/4/2021). 

Baca juga: Maruf Amin Ajak Masyarakat Ibadah Ramadhan di Rumah Saja: Tarawih Itu Sunah, Menjaga Diri Itu Wajib

Baca juga: Tegas, Moeldoko Bantah Spekulasi Pengelolaan TMII oleh Keluarga Jokowi: Itu Pemikiran Primitif

Baca juga: BMKG Catat Gempa Bumi Magnitudo 6.7 di Malang Sabtu, 10 April 2021 Siang, Terasa hingga Jawa Tengah

Menanggapi pertanyaan awak media soal isu reshuffle, Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4/2021). 

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi  sebagai pemegang hak prerogatif. 

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved