Tansisi Pengelolaan TMII ke Pemerintah, Moeldoko: Semua Harus Berjalan secara Transparan

TRIBUNTERNATE.COM -- Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun.

Tujuan pengambilalihan pengelolaan TMII adalah agar bisa berkontribusi lebih pada keuangan negara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun telah meminta manajemen TMII mulai menyiapkan diri seiring dimulainya masa transisi pengelolaan ke Pemerintah.

Pernyataan Moeldoko disampaikan saat dirinya berkunjung ke TMII di Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

“Semua harus berjalan secara transparan, sehingga tidak ada persoalan,” ujar Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, juga telah menyiapkan BUMN Pariwisata dan sejumlah rencana untuk mengelola TMII.

Mulai dari peningkatan fungsi anjungan-anjungan daerah yang akan dijadikan tempat berkumpulnya inovator sosial, budaya dan teknologi.

Hingga membuka ruang bersama bagi para penggemar teknologi untuk membawa Indonesia menuju Industri 4.0.

Baca juga: SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat atas Nama Pribadi, Pengamat: Itu akan Mirip Cikeas Corporation

Baca juga: Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Catat Jenis Perjalanan yang Masih Diizinkan oleh Kepolisian

Baca juga: Soal Utang BLBI ke Negara, Mahfud MD: Bukan Hanya Rp 108 Triliun tapi Rp 109 Triliun Lebih

Tidak hanya itu, mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, TMII bisa jadi tempat kajian, riset hingga pengembangan peradaban suku-suku budaya Indonesia.

Dengan begitu, pengunjung yang datang bisa membayangkan luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama.

“Maka tidak lagi ada berbicara perbedaan suku, budaya, agama, tapi bicara persatuan dan kesatuan,” harap Moeldoko.

Di sisi lain, Moeldoko juga menyampaikan, pengelolaan TMII ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke Negara.

Apa yang disampaikan Moeldoko bukan tanpa sebab.

Sebab, menurutnya potensi TMII yang memiliki luas 146,7 hektare tidak sekadar untuk kepentingan aspek sosial dan budaya, karena ada beberapa kawasan yang punya potensi ekonomi.

“TMII bisa dikembangkan jadi sebuah kekuatan dalam berikan kontribusi yang lebih ke Negara,” kata dia.

Sesuai dengan arahan dari Perpres Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Moeldoko bilang, Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi.

Selain itu, teknis pengelolaan TMII juga akan melibatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Moeldoko juga memastikan nasib karyawan TMII akan dirumuskan dengan baik dengan langkah-langkah efisien.

Melalui cara ini, para karyawan TMII akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan lingkungan yang strategis.

Baca juga: Dampingi Pengelolaan Sejak 2016, Pemerintah Ungkap Kerugian TMII Capai Rp 40-50 Miliar per Tahun

Baca juga: Penjelasan Kabag Humas TMII: Yang Diambil Alih Negara Bukan Aset, tetapi Hanya Pengelolaannya

Baca juga: Negara Ambil Alih TMII, Fahri Hamzah: Tien Soeharto sebagai Penggagas Harus Dapat Penghargaan Besar

Bantah akan Dikelola Keluarga Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko membantah spekulasi keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Itu pemikiran primitif," tegasnya saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4). Sebab Kepala Negara tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.

Melaui penjelasan ini, Moeldoko berharap tak ada lagi informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII. "Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ujarnya.

Rencananya pemerintah akan mempercayakan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII ke depannya.

Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu.

Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi assessment, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangai persoalan yang ada.

“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” imbuh Moeldoko.

Pengambilalihan TMII oleh Negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan.

Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita. Nilainya, kata Moeldoko, mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menegaskan pernyataan serupa. Pratikno bilang, Dengan dikelola oleh BUMN, menurut Pratikno, TMII berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Minta Transisi Pengelolaan TMII Berjalan Transparan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KSP Moeldoko Bantah TMII Akan Dikelola Keluarga Jokowi