Isu Reshuffle Kabinet: PKS Istiqomah Jadi Oposisi, Partai Demokrat Mendukung Jika Bisa Atasi Krisis
Isu reshuffle kabinet mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti dari partai politik PKS dan Partai Demokrat.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada pekan ini.
Isu reshuffle kabinet mendapat tanggapan dari berbagai pihak, beberapa di antaranya adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani.
Persilakan Reshuffle Kabinet, PKS Tetap Jadi Oposisi
Mardani Ali Sera mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan siapa menteri yang akan di-reshuffle.
Mau siapapun menteri dan kementerian mana saja, pihaknya tetap tegak jadi partai oposisi.
"Siapa dan kementerian mana saja monggo saja diputuskan. PKS akan istiqomah menjadi oposisi," tulis Mardani melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Rabu (14/4/2021).
Selain itu, Mardani minta langkah reshuffle Jokowi ini perlu berdasarkan data yang akurat.
Ia meminta Jokowi untuk tak berdagang politik lagi di periode kedua kepemimpinannya ini.
"Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat & adil."
"Pesan untuk Pak @jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola & efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan."
"Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua," ujar Anggota DPR RI itu.
Baca juga: Akankah Pemakaman Pangeran Philip Jadi Momen Rekonsiliasi Pangeran Harry dan Pangeran William?
Baca juga: MUI Rilis Panduan Protokol Kesehatan untuk Beribadah selama Bulan Ramadhan
Baca juga: Aprindo Minta Pemerintah Kaji Ulang PP Royalti yang Diteken Jokowi: Biaya Operasional Jadi Bertambah
Mardani juga menyinggung soal tugas Jokowi yang perlu dikejar saat ini, selain reshuffle.
Di antaranya, penangangan wabah virus Covid-19 yang masih melanda Indonesia.
"Kedua, Pak Jokowi punya visi dan misi yang perlu dikejar. Pertumbuhan ekonomi yg berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan utama," katanya.
Tanggapan Partai Demokrat: Akan Dukung Jika Atasi Krisis Kesehatan dan Ekonomi
Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, reshuffle merupakan otoritas dan hak prerogatif seorang presiden.
"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan Kementerian Investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Demokrat menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan.
Baca juga: Ramai Isu Reshuffle Kabinet, Refly Harun Nilai Jokowi Gagal Pilih Orang Terbaik
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Berikut Daftar 15 Menteri Layak Diganti Versi IPO hingga Kata Pengamat
Baca juga: Siapa Saja Menteri yang Aman dan yang Terancam Dicopot Jokowi di Tengah Isu Reshuffle Kabinet?
Oleh karena itu pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.
Kamhar melihat yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.
"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," ucapnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan Demokrat adalah pemindahan Ibu Kota Negara.
Menurut Kamhar, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus.
Namun juga sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.
"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkas Kamhar.
Isu Reshuffle Kabinet
Diketahui, wacana reshuffle kabinet mengemuka pasca DPR menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah nomenklatur kementerian dan menambah Kementeria Baru.
Tenaga ahli utama kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa biasanya Jokowi tidak akan lama memutuskan sesuatu yang mendesak. Ali memprediksi Jokowi akan merombak kabinet dalam pekan ini.
"InsyaAllah pada pekan ini (reshuffle kabinet)," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com , selasa, (13/4/2021).
Ali mengatakan surat usulan dari Presiden mengenai pembentukan kementerian Investasi serta peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, telah disetujui DPR. Maka, Kabinet Indonesia Maju (KIM) nanti akan bertambah dengan adanya kementerian Investasi, selain itu akan ada menteri baru yang mengisinya.
Begitu juga dengan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, maka nantinya akan ada satu menteri yang tidak ada.
"Kan biasanya itu Presiden tidak lama. Pak Jokowi itu kan tidak bisa melihat lambat," katanya.
Meskipun perombakan kabinet kali ini berkaitan dengan adanya Kementerian baru, dan peleburan dua Kementerian, namun tidak menutup kemungkinan akan "menyenggol" kementerian lainnya, sesuai dengan pertimbangan presiden.
"Karena reshuffle itu hak prerogatif presiden, jadi berbagai kemungkinan ada," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rencana Reshuffle Kabinet, Demokrat: Jika Bantu Mengatasi Krisis, Kami Akan Dukung
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tanggapi Isu Reshuflle Kabinet, Mardani: Monggo Saja, PKS Istiqomah Jadi Partai Oposisi
