IPW: Sikap KSAD Jenderal Andika Perkasa Dibutuhkan untuk Redakan Kontroversi Vaksin Nusantara
Menurut IPW, sikap Jenderal TNI Andika Perkasa dibutuhkan untuk menghalau kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Di tengah semakin ramainya polemik pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta, sikap Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa dinanti-nanti publik.
Terlebih, saat ini transparansi kegiatan yang dilakukan Terawan Agus Putranto terkait Vaksin Nusantara masih belum jelas.
Hal ini disampaikan oleh Indonesia Police Watch (IPW).
Menurut IPW, sikap Jenderal TNI Andika Perkasa dibutuhkan untuk menghalau kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan.
Hal itu dianggap berpotensi meresahkan masyarakat, lantaran proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta disinyalir tak terbuka alias tertutup.
Seperti diketahui Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan.
Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya.
Tak pelak kegaduhan pun muncul, agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.
"DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD. Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD, " imbuhnya.
Baca juga: Komisi IX DPR Klaim Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi PDIP: Bukan Kesepakatan Kolektif
Baca juga: BPOM Sebut Vaksin Nusantara Belum Diuji ke Hewan, Ini Tanggapan Terawan
Baca juga: Komisi IX DPR Klaim BPOM Telah Setujui Uji Klinis Vaksin Nusantara Tahap 2
Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;
1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan beberapa hal sbb:
a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
b. Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dlm sampel penelitian.
