Breaking News:

Anggota Komisi XI DPR RI Sebut Kementerian Investasi Bukan Solusi Atasi Masalah Investasi, Mengapa?

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Investasi bukan solusi dan hanya akan menyelesaikan masalah di hilir.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi sidang paripurna DPR RI - Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

TRIBUNTERNATE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam Sidang Paripurna ke-16 pada Jumat (9/4/2021).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa keputusan itu bukanlah sebuah solusi yang tepat.

Menurut Anis, jika melihat tujuan pembentukannya yang mana untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, adanya Kementerian Investasi bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan investasi di Tanah Air.

Bila Kementerian Investasi dibentuk, kata Anis, ini hanya akan menyelesaikan persoalan-persoalan di luar persoalan investasi yang utama.

“Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi saja,” kata Anis, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).

Anis menyampaikan temuan data dari World Economic Forum (WEF) yang pernah merilis 16 faktor penghalang iklim investasi di Indonesia. 

WEF menempatkan korupsi sebagai faktor penghambat iklim investasi utama di Indonesia dengan skor tertinggi sebesar 13,8.

Baca juga: Isu Reshuffle Pasca-Disetujuinya Kementerian Investasi oleh DPR, PDIP: Itu Hak Prerogatif Presiden

Baca juga: Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi, Pengamat Sebut Kemungkinan Besar Dilakukan pada 2 Kementerian

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (Dok DPR RI)

“Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat menggangu dan merugikan. Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menjelaskan faktor kedua yang mempengaruhi investasi di dalam negeri, yaitu inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1.

Disusul dengan akses ke pembayaran dengan skor 9,2, infrastruktur tidak merata dengan skor 8,8 dan kebijakan tidak stabil dengan skor 8,6 yang melengkapi 5 faktor utama.

Halaman
12
Penulis: Ronna Qurrata Ayun
Editor: Rizki A
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved