Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Anggota Komisi XI DPR RI Sebut Kementerian Investasi Bukan Solusi Atasi Masalah Investasi, Mengapa?

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Investasi bukan solusi dan hanya akan menyelesaikan masalah di hilir.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi sidang paripurna DPR RI - Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

Senada dengan itu, laporan Bank Dunia yang berjudul “Global Economic Risk and Implications for Indonesia” menyatakan, Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tak kompetitif.

Hal lain yang menjadi penghambat investasi, lanjut Anis, adalah karena adanya faktor regulasi yang sering kali tidak terprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan.

Alasan lain yang juga sering kali mengganjal investasi dalam negeri, yakni instabilitas pemerintah yang mendapat skor 6,5, kemudian tarif pajak yang dirating 6,4.

Lalu etos kerja buruh mendapat poin 5,8, regulasi pajak 5,2, dan pajak 4,7.

Kelima alasan ini melengkapi 10 besar faktor yang menjadi penghalang perkembangan inflasi di Indonesia.

“Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru.”

“Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah  harus menghilangkan 10 besar faktor penghambat investasi, atau setidaknya hilangkan 5 faktor utama penghambat investasi,” tandas Anis.

(TribunTernate.com/Ron)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved