Breaking News:

Pengelolaan TMII Diambil Alih Negara, Kemenkeu: Bukan Semata-mata untuk Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan RI pun memberikan penjelasan mengenai pengembalian pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah.

Editor: Rizki A
Tribunnews.com/Jeprima
Suasana di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (8/4/2021). 

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) setelah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun.

Tujuan pengambilalihan pengelolaan TMII adalah agar bisa berkontribusi lebih pada keuangan negara.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977, TMII merupakan milik negara.

Namun, Peraturan Presiden No 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII menunjukkan bahwa kini pengelolaan TMII dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).

Tujuannya agar pengelolaan TMII lebih baik sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Kementerian Keuangan RI pun memberikan penjelasan mengenai pengembalian pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah.

“Tujuan pengembalian ini saya tegaskan bukan semata-mata penerimaan negara. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Optimum pelayanan kepada masyarakat, administrasi tertib, hukumnya tertib, fisiknya tertib, penerimaan negaranya ada,” ujar Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan saat menjadi pembicara "Bincang Bareng DJKN", Jumat (16/04/2021).

Baca juga: Aksi Menaiki Lumba-lumba Viral, Lucinta Luna Beri Klarifikasi dan Minta Maaf pada Susi Pudjiastuti

Baca juga: Keluarga Pasien yang Aniaya Perawat di Palembang Diduga Anggota Polisi, Ini Penjelasan Polrestabes

Baca juga: Takut Identitasnya Terungkap di Media Sosial, Terduga Teroris Serahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Baca juga: Sosok Asman Abnur, Politikus PAN yang Disebut-sebut Berpeluang Jadi Menteri Joko Widodo

Encep menjelaskan, masa transisi perpindahan pengelolaan dari YHK kepada Kemensetneg paling lama tiga bulan, hal ini sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 4.

Isinya bahwa penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan TMII sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama tiga bulan terhitung sejak perpres berlaku.

Dalam prosesnya, DJKN sebagai anggota tim transisi melakukan pengecekan kembali BMN yang ada di TMII dan sisa pemanfaatannya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved