Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Prabowo, Insiden KRI Nanggala-402 Bertolak Belakang dengan Anggaran

TRIBUNTERNATE.COM - Kapal selam KRI Nanggala-402 yang membawa 53 awak kapal hilang di perairan utara Bali pada Rabu (21/4/2021) sekitar pukul 04.26 WITA. 

Setelah 72 jam pencarian, KRI Nanggala-402 dinyatakan sub-sunk atau tenggelam pada Sabtu (24/4/2021) lalu.

Saat itu, tim gabungan menemukan sejumlah barang yang diduga kuat merupakan bagian dari kapal selam KRI Nanggala-402. 

Kemudian, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengumumkan kapal selam KRI Nanggala-402 tenggelam dan 53 awak kapal dinyatakan gugur, Minggu (25/4/2021).

Terkait insiden KRI Nanggala-402, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Arjuna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menhan Prabowo Subianto. 

Dia beralasan, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.

Hal ini, kata Arjuna, dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan. 

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Arjuna menyatakan, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun.

Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun. 

Dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, yang mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.

TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar, sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata dia.

Dia juga menekankan, seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target.

Masalahnya, Kementerian Pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. 

Artinya, di bawah Prabowo Subianto, performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh di bawah standar ideal.

Baca juga: Putra dari Sepupu Prabowo Subianto Gugur dalam Peristiwa Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Baca juga: Tsunami Covid-19 di India, Kasus Infeksi Melonjak 30 Kali Lipat, Ahli Ungkap Penyebabnya

Baca juga: Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Jika Harus Bepergian ke Luar Kota

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.

“Di tahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," papar Arjuna.

Dia juga menyoroti pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang  telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR.

PMN tersebut untuk mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. 

Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.

“PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden," kata dia.

Baca juga: 4 Fakta Awak KRI Nanggala-402 yang Tenggelam: Dapat Kenaikan Pangkat hingga Tangis Panglima TNI

Baca juga: Serda Kom Purwanto Gugur dan Miniatur Kapal Selam KRI Nanggala-402, Istri: Ini Mas yang Bikin

Baca juga: Mengenal Canggihnya Kapal MV Swift Rescue Singapura yang Temukan Kontak Visual KRI Nanggala-402

Santunan Kemensos untuk Keluarga Kru KRI Nanggala-402

Pemerintah melalui Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengunjungi keluarga korban awak KRI Nanggala-402 di Surabaya, Minggu (25/1/2021).

Mensos Risma ikut prihatin atas musibah yang nenimpa prajurit TNI AL tersebut.

Mantan Wali Kota Surabaya ini penuh empati, menemui keluarga prajurit yang dinyatakan gugur dalam tugas negara itu. Perempuan ini memberi penguatan psikologis keluarga.

"Kami akan kirim psikolog juga untuk keluarga," kata Risma.

Risma berkunjung untuk memberi santunan kepada perwakilan dua dari 53 ahli waris korban KRI Nanggala-402.

Yakni, istri Mayor Laut (E) Whilly dan istri Kopda Dirgantara Nugroho Putranto. Risma menyatakan seluruh keluarga korban akan memperoleh bantuan pemerintah'

Untuk 51 ahli waris lainnya direncanakan akan diserahkan pada Kamis (29/4/2021), bersamaan dengan pelaksanaan kenaikan pangkat bagi para korban Kapal Selam KRI Nanggala-402.

“Kami bersilaturahim kepada keluarga korban Nanggala-402 memberikan penguatan dan prihatin yang mendalam agar keluarga bisa tabah dan sabar menghadapi kondisi ini," kata Muhajir.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Prabowo Usai KRI Nanggala-402 Tenggelam, Alokasi Anggaran Disinggung