75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes ASN, Kepala Setara Institute: Lolos, Tidak Lolos adalah Hal yang Lumrah

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan harusnya kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN tak perlu diperdebatkan.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNTERNATE.COM - Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Adapun tes ini diambil sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Undang-Undang KPK yang baru.

Menurut isu yang beredar, ada sekitar 75 pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lolos tes tersebut.

Dari 75 pegawai KPK yang terancam dipecat, di antaranya merupakan penyidik senior, seperti Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, hingga kasatgas penyelidik dan penyidik dari unsur internal lainnya.

Hal ini pun menjadi sorotan publik.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan harusnya kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN tersebut tidak perlu memantik perdebatan.

Menurut dia, tidak lolosnya seseorang dalam mengikuti suatu tes merupakan hal biasa.

"Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah," kata Hendardi dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Viral Pengemudi Mobil Pajero dengan SIM Kekaisaran Sunda Nusantara, akan Ditilang dan Dites Kejiwaan

Baca juga: KPK Nyatakan Tak Pecat 75 Pegawai yang Gagal Tes ASN, Ini Langkah Selanjutnya

Menurut dia, tes ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan objektif.

Selain itu, biasanya tes ASN menggunakan vendor pihak ketiga.

"Untuk KPK yang melakukan tes adalah BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ujarnya.

Menurut dia, hal yang pasti dilakukan pemerintah saat ini adalah sedang menggiatkan penanganan intoleransi dan radikalisme.

"Hal yang bisa dipastikan adalah justru bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila di lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK," katanya.

Menurut dia, siap pun dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme tentunya tidak bisa lolos.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved