Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Pengamat: Latar Belakangnya Tidak Cocok dengan Sains
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga juga menyayangkan mengapa Megawati mau menerima jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Biarlah para ilmuwan membesarkan BRIN melalui hasil riset dan inovasinya untuk kebanggaan negeri tercinta," tandasnya.
Sekjen PDIP Sebut Megawati Adalah Penggagas BRIN
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan keputusan tepat.
Sebab, menurutnya riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.
"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (3/5/2021).
Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi polemik isu mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Menurut Hasto, Megawati adalah seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi.
Bahkan, kata dia, Megawati juga terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia," ungkap Hasto.
Selain itu, Hasto menilai bahwa Megawati meneruskan kepeloporan presiden pertama RI, Soekarno mengenai pentingnya riset dan inovasi.
Menurut dia, Soekarno menaruh perhatian besar pada supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.
Hasto menuturkan, hal ini tampak dari keseriusan Soekarno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti pada saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
"Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," ucapnya.
Oleh karena itu, keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari, mendapat dukungan penuh dari PDI-P.
Hasto mengatakan, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI, Muhammad Hatta telah menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.