Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Pengamat: Latar Belakangnya Tidak Cocok dengan Sains

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pengangkatan ini pun mendapat sorotan dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.

Menurutnya, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN dapat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Banyak akademisi, kata dia, yang menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu.

Para akademisi menilai, latar belakang Mega tidak cocok menduduki posisi tersebut.

"Penilaian akademisi tersebut masul akal. Karena latar belakang Mega memang tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini Mega hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi ketua umum partai dan sempat menjadi presiden menggantikan Gusdur yang saat itu diturunkan MPR melalui Sidang Istimewa," ujar Jamiluddin, kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes ASN, Kepala Setara Institute: Lolos, Tidak Lolos adalah Hal yang Lumrah

Baca juga: Viral Pengemudi Mobil Pajero dengan SIM Kekaisaran Sunda Nusantara, Ditilang dan akan Dites Kejiwaan

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, PM India Narendra Modi Disebut Pilih Bangun Rumah Baru hingga Tuai Kritikan

Baca juga: KPK Nyatakan Tak Pecat 75 Pegawai yang Gagal Tes ASN, Ini Langkah Selanjutnya

Dia juga menyayangkan mengapa Megawati mau menerima tawaran tersebut.

Sebab, sebagai sosok yang pernah menjadi presiden, idealnya posisi tersebut bukanlah jabatan yang menarik buat mantan presiden.

Selain itu, Jamiluddin sulit membayangkan Mega dapat mengarahkan para ilmuwan yang menjadi peneliti dan penemu inovasi di BRIN.

Selain memang memiliki kepakaran khusus yang mumpuni, mereka juga bekerja dalam kesenyapan.

Menurutnya, ironis apabila orang-orang sekaliber mereka diarahkan orang yang tak pernah berkiprah di dunia riset dan inovasi.

"Jadi, BRIN bukanlah dunia Megawati. Karena itu, tak selayaknya ia menerima posisi strategis tersebut," kata Jamiluddin.

"Berikanlah posisi tersebut kepada ilmuwan indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mereka inilah yang berkompeten menduduki posisi tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai Megawati sebaiknya cukup menjadi seorang negarawan saja, daripada menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Mega sebaiknya cukup menjadi negarawan, seperti yang diperankan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Tri Sutrisno. Posisi ini jauh lebih terhormat daripada jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN.

Biarlah para ilmuwan membesarkan BRIN melalui hasil riset dan inovasinya untuk kebanggaan negeri tercinta," tandasnya.

Sekjen PDIP Sebut Megawati Adalah Penggagas BRIN

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan keputusan tepat.

Sebab, menurutnya riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.

"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi polemik isu mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bakal menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut Hasto, Megawati adalah seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi.

Bahkan, kata dia, Megawati juga terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia," ungkap Hasto.

Selain itu, Hasto menilai bahwa Megawati meneruskan kepeloporan presiden pertama RI, Soekarno mengenai pentingnya riset dan inovasi.

Menurut dia, Soekarno menaruh perhatian besar pada supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.

Hasto menuturkan, hal ini tampak dari keseriusan Soekarno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti pada saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," ucapnya.

Oleh karena itu, keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari, mendapat dukungan penuh dari PDI-P.

Hasto mengatakan, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI, Muhammad Hatta telah menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta merupakan sosok pemimpin negarawan dan sekaligus pembelajar yang baik. Para pendiri bangsa kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik yang kedepankan riset dan inovasi," tutur dia.

Kendati demikian, dalam keterangan tertulis Hasto, tak dijabarkan mengenai dasar hukum keterkaitan BRIN dan BPIP menurut peraturan perundang-undangan. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Sekjen PDI-P: Beliau Penggagas Awal"

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Megawati Dinilai Tak Cocok Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Pengamat: Sebaiknya Jadi Negarawan Saja