Pakar: Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Diselesaikan dengan Mudah Jika Jokowi Tak Lepas Tangan

TRIBUNTERNATE.COM - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih terus berlanjut.

Diketahui, ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Sementara, penyelenggaraan TWK dinilai janggal dan dianggap sebagai bagian dari upaya penyingkiran para pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar.

Polemik TWK pegawai KPK pun mendapat sorotan dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri menyebut, sebenarnya polemik soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dapat diselesaikan dengan mudah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lepas tangan.

Presiden Jokowi, menurut Feri, merupakan pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan mereka.

Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Baca juga: Tolak Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin, Ini Reaksi Fadli Zon dan Djarot Syaiful Hidayat

Baca juga: Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Fraksi Demokrat: Rakyat akan Marah Jika Wacana Ini Dilaksanakan

“Kalau presiden komitmen dengan pidatonya yang menyatakan bahwa tes TWK tidak boleh jadi alasan yang serta merta untuk memberhentikan ke-75 pegawai KPK, maka dia mudah kok, berdasarkan Pasal 3 PP No. 17 Manajemen PNS, Presiden itu adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan PNS,” jelas Feri dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY secara daring.

“Nah, kalau Presiden bisa mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS, dan pidato kemarin yang dia sampaikan soal 75 pegawai itu benar dari hati nuraninya, selesai ini kasus. Tinggal dilantik, kok, 75 pegawai,” tambah dia.

Bagi Feri, posisi Jokowi dalam polemik ini bagaikan sedang bermain sepak takraw: Begitu ada yang menendang bola, Jokowi smash bolanya.

Tetapi, ketika pihak lawan melakukan smash, Jokowi justru malah meminta orang lain menangkisnya.

“Orang sudah tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memiliki skenario. Tapi seolah-olah mau dibangun gimmick lugu dan tidak berdosa, padahal dosanya itu ada di dia,” kata Feri.

Moeldoko Sebut Polemik TWK Pegawai KPK Bukan Lagi Jadi Urusan Istana

Pada awal Juni 2021 lalu, pihak Istana Kepresidenan menyatakan, menolak ikut campur dalam polemik TWK pegawai KPK.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, polemik TWK pegawai KPK kini bukan lagi menjadi urusan Istana Kepresidenan.