Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pakar: Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Diselesaikan dengan Mudah Jika Jokowi Tak Lepas Tangan

Feri menyebut, sebenarnya polemik soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dapat diselesaikan dengan mudah jika Presiden Joko Widodo tidak lepas tangan.

Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut.

Moeldoko mengatakan apa yang terjadi di KPK saat ini adalah urusan internal lembaga antirasuah itu.

Putusan akhir terkait nasib pegawai KPK, kata Moeldoko, ada di tangan pimpinan KPK.

"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Pelantikan ASN Sudah Digelar, Giri Suprapdiono Ungkap Rencana 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Baca juga: 1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN, Ini Isi Sumpah Janji yang Dibacakan Firli Bahuri

Baca juga: Polemik TWK Pegawai KPK, Ketua Fraksi PKS: Salah Kaprah Membenturkan Keyakinan Agama dan Kebangsaan

Baca juga: Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN, ICW: Peraturan Perundangan Ditabrak, Perintah Jokowi Diabaikan

Moeldoko membantah anggapan bahwa arahan Presiden Jokowi tentang TWK pegawai KPK tidak didengar.

Ia mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Bukan [tidak didengar arahan]. Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyebut setiap kementerian/lembaga punya ruang untuk mengurus masalah internal masing-masing.

Ia pun berharap KPK bisa menyelesaikan persoalan TWK tersebut. "Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," tuturnya.

Tak hanya Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi juga menolak mengomentari polemik TWK pegawai KPK.

Mereka bahkan tak menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro dalam rapat di DPR kemarin.

Saat rapat Agung meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain. Ia tak ingin kegaduhan yang timbul dalam TWK KPK berulang.

”Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist (daftar) tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin. Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih, tidak lulus," kata Agung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Polemik TWK, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Semestinya TWK untuk KPK Maupun ASN Bersifat Objektif

Baca juga: Pegawai KPK yang Lolos TWK Dilantik Jadi ASN 1 Juni 2021, Febri Diansyah: Apa yang Ingin Dipaksakan?

Agung meyakini pemerintah sudah merumuskan TWK KPK dengan matang.

Ia juga percaya pemerintah bertujuan baik saat merencanakan TWK untuk para pegawai KPK.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved