Jokowi Jelaskan Alasan Mengapa PPKM Mikro Dinilainya Sebagai Kebijakan Paling Tepat Hadapi Pandemi

TRIBUNTERNATE.COM - Dalam menghadapi pandemi virus corona penyebab penyakit Covid-19, pemerintah Indonesia memilih untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Kebijakan ini pun masih menuai beragam tanggapan, mulai dari pro hingga kontra.

Namun, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan pers, Rabu (23/6/2021).

"Pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi meminta agar masyarakat tidak mempertentangkan antara lockdown dan PPKM Mikro.

"Saya sampaikan PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, lanjut Jokowi, semestinya laju kasus bisa terkendali.

"Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat."

"Untuk itu saya minta pada gubernur, bupati dan wali kota, untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro," ungkapnya.

Baca juga: Ini Daftar Orang yang Tidak Boleh Diberi Vaksin Covid-19, Ada 9 Kriteria, Siapa Saja?

Baca juga: Mengenal Virus Corona Varian Delta dan Gejalanya, Lebih Menular dan Miliki Risiko Lebih Parah

Jokowi juga minta kepala daerah mengoptimalkan posko-posko Covid-19 di masing-masing desa/kelurahan.

"Fungsi utama posko untuk mendorong perilaku masyarakat untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak," ungkap Jokowi.

Presiden menyebut, kedisiplinan 3M dan penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) hingga ke tingkat desa menjadi kunci.

"Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini," ungkap Jokowi.

Penebalan PPKM Mikro

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Simak 6 Area Berisiko Tinggi Penyebaran Virus Corona yang Perlu Dihindari

Baca juga: Lindungi Diri dari Varian Baru Virus Corona, Simak Panduan Terbaru Cara Mengenakan Masker

Baca juga: Covid-19 Varian Delta Merebak, Presiden Filipina Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Enggan Divaksin

Penebalan atau penguatan PPKM Mikro di 34 provinsi akan dilaksanakan pemerintah.

Penguatan PPKM dilakukan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin melonjak.

"Jadi nanti akan berlaku mulai besok tanggal 22 Juni sampai 5 Juli, 2 minggu ke depan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara daring, Senin (21/6/2021).

Aturan penebalan PPKM Mikro tersebut akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri.

Salah satu poin ialah membatasi pengunjung tempat makan.

Baik restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, maupun lapak jalanan, fasilitas makan di tempat atau dine in dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas.

Hal itu berlaku baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pasar atau mal.

Sementara itu layanan pesan antar atau take away dibatasi hingga jam 8 malam.

"Sesuai dengan jam operasional restoran. Jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam dan kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat," tutur Airlangga.

Diketahui, ada rekor kasus harian Covid-19 yang tercatat pada Senin (21/6/2021) lalu, yakni 14.536 kasus baru.

Dikutip dari data Kementerian Kesehatan yang diunggah Twitter BNPB, total kasus infeksi corona di Tanah Air pun menembus 2 juta kasus, angka tepatnya 2.004.445.

Pembatasan Lainnya

Sementara itu pemerintah juga membatasi jam operasional kegiatan di pusat perbelanjaan mal ataupun pasar dan pusat perdagangan, hingga maksimal pukul 20.00 atau jam 8 malam.

Pengunjung juga dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas.

"Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi project dapat beroperasi dengan Prokes dan ini dapat terus berubah," tuturnya.

Kegiatan perkantoran baik oleh Kementerian dan Lembaga, BUMN, dan BUMD, dan lainnya di zona merah wajib menerapkan work from home (WFH) sebanyak 75 persen.

Sementara itu di zona lainnya yakni 50 persen.

"Dengan penerapan Prokes (protokol kesehatan) yang ketat dan pengaturan waktu kerja secara bergiliran."

"Jadi WFH nya kalau bisa bergiliran, agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain, dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh kementerian, lembaga, maupun Pemda," katanya.

Kemudian kegiatan belajar-mengajar di zona merah harus dilakukan secara daring.

Untuk zona lainnya mengikuti aturan dari Kemendikbud Ristek.

"Dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring, mengikuti PPKM," tuturnya.

Untuk kegiatan sektor esensial, mulai dari industri pelayanan dasar, utilitas publik, hingga industri terkait kebutuhan pokok masyarakat, seperti supermarket dan apotek tetap beroperasi 100 persen.

Namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah mulai dari masjid, musala, gereja, pura dan tempat ibadah lainnya yang berada di zona merah akan ditiadakan sementara sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama.

"Zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat," tuturnya.

Pemerintah juga akan menutup fasilitas umum, tempat wisata, dan area publik lainnya yang berada di zona merah.

Penutupan dilakukan sementara hingga kondisi aman.

Sementara itu untuk zona lainnya dapat dibuka dengan pembatasan pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas.

"Ini pengaturannya ada di Pemda, dan tentu dengan Prokes yang ketat juga," katanya.

Untuk kegiatan sosial, seni dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan yang berada di zona merah akan ditutup sementara.

Untuk zona lainnya diizinkan dibukan paling banyak 25 persen dari kapasitas.

"Kegiatan hajatan kemasyarakatan sekali lagi kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan, dan tidak ada hidangan makan di tempat. artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang," tuturnya.

Pemerintah juga melarang kegiatan rapat, seminar dilakukan secara luring di zona merah untuk sementara waktu hingga kondisi aman.

Bagi zona lainnya, diizinkan dengan pembatasan peserta paling banyak 25 persen dari kapasitas.

"Kemudian transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam dan operasional oleh pemerintah daerah dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Sebut PPKM Mikro Masih Jadi Kebijakan yang Paling Tepat, Mengapa?