Sebut Kolapsnya Sistem Kesehatan Mesti Diakui, Mardani Ali Sera Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini

TRIBUNTERNATE.COM -  Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus infeksi Covid-19.

Meningkatnya kasus infeksi juga dibarengi dengan munculnya varian baru virus corona (Covid-19) B.1.6107.2 (Delta) serta beberapa varian baru lainnya.

Sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Lonjakan kasus infeksi Covid-19 pun menyebabkan sistem kesehatan di Indonesia mulai kolaps.

Sayangnya, kolapsnya sistem kesehatan di Indonesia akibat Covid-19 sempat dibantah oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Hal itu disampaikan Nadia sekaligus menanggapi Laporan Koalisi Warga LaporCovid-19 yang mencatat 265 warga meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah, saat mencari ruang perawatan di rumah sakit, maupun menunggu antrean masuk ke IGD.

"Kalau kolaps enggak, karena kan masih terus memberikan pelayanan sebaik mungkin," ujar Nadia saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (5/7/2021).

Hal ini pun mendapat sorotan dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Melalui utas cuitan yang diunggah di akun Twitternya, @MardaniAliSera, pada Selasa (6/7/2021), Mardani menyebut bahwa kolapsnya fasilitas kesehatan di Indonesia akibat Covid-19 harus diakui.

Ia menyebut pemerintah sudah mulai kalang kabut dalam menghadapi pandemi virus corona.

Sehingga, menurut Mardani Ali Sera, diperlukan langkah luar biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ia pun menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek.

"Bismillah, mesti diakui fasilitas kesehatan kita tengah kolaps diserang Covid-19. Pemerintah pun terlihat kalang kabut menghadapi pandemi, harus mengambil langkah luar biasa. Untuk jangka pendek ada beberapa hal yang bisa dilakukan."

Pertama, soal pasokan oksigen.

Mardani meminta pemerintah untuk memastikan dan menjamin ketersediaan tabung-tabung oksigen di rumah sakit dan fasilitas kesehatan Covid-19.

Pria kelahiran Jakarta, 9 April 1968 itu menyarankan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dan stasiun pengisian oksigen, serta menjalin kerjasam dengan industri terkait.

Hal ini mengingat begitu banyaknya masyarakat yang saat ini kebingungan mencari oksigen bagi penderita Covid-19.

Serta beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan masyarakat antre untuk mendapatkan pasokan oksigen.

"Sudah byk beredar video masyarakat yg antri utk mendapatkan pasokan oksigen. Ke depan, hrs ada kepastian tersedianya tabung2 oksigen ke berbagai rumah sakit&fasilitas kesehatan Covid 19. Perbanyak pasokan&stasiun pengisian osigen, kerjasama dgn industri jg bisa pemerintah lakukan" tulis Mardani Ali Sera pada utas cuitannya.

Baca juga: Inggris akan Akhiri Lockdown Covid-19: Tak Ada Lagi Masker, Tak Ada Jaga Jarak, Tak Ada Perintah WFH

Baca juga: Update Covid-19 di Indonesia Selasa, 6 Juli 2021: Rekor Tertinggi Kasus Infeksi dan Kematian Harian

Baca juga: WNA Masuk Indonesia saat PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Enggak Ada yang Aneh

Kedua, soal obat-obatan yang diperlukan penderita Covid-19.

Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk memenuhi pasokan obat-obatan yang dibutuhkan di rumah sakit.

Selain itu, ketersediaan obat-obatan di apotek rujukan juga harus dijamin pemerintah.

Sebab, banyak masyarakat yang mengeluh sulitnya mendapatkan obat-obatan bagi penderita Covid-19.

Kemudian, Mardani meminta pemerintah untuk mengusut sekaligus menindaktegas oknum yang menimbun dan menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Memenuhi pasokan obat2an yang diperlukan untuk pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit dan apotik2 rujukan harus terjamin. Sama seperti ketersediaan oksigen, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya dapat obat."

"Jika ada pihak2 yang menimbun obat dan menjual jauh di atas harga eceran, usut dan tindak tegas oknum tidak bertanggung jawab ini."

Ketiga, soal masuknya warga negara asing (WNA) di tengah penerapan PPKM Darurat.

Menurut Mardani, adanya WNA yang masih bisa memasuki wilayah Indonesia saat PPKM Darurat menunjukkan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut masih diwarnai oleh dominasi kepentingan ekonomi.

Ia mengatakan, semestinya ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga dalam setiap penanganan pandemi Covid-19.

Sehingga, para pejabat/lembaga juga harus konsisten dalam menjaga ucapan dan perbuatan atau tindakan mereka.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada penerapan PPKM tetapi pintu masuk WNA atau TKA masih dibuka.

Ia juga menyebut, jangan sampai Indonesia masih gencar ekspor oksigen ke India, tetapi malah tidak siap memenuhi permintaan oksigen dalam negeri.

"Tarik ulur kerap terjadi ketika memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi oleh kepentingan ekonomi. Dan nampaknya hal tsb masih terjadi jika melihat masih diperbolehkannya WNA datang ke negeri ini."

"Mesti ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga untuk setiap permasalahan bangsa, terlebih di masa pandemi. konsistensi ucapan dan perbuatan menjadi sebuah keharusan."

"Jangan lagi terjadi pembatasan demgan PPPKM namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA, ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri."

Baca juga: 20 TKA China Masuk RI Saat PPKM Darurat, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, Ini Penjelasan Kemenhub

Baca juga: Jeda Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 yang Lebih Lama Kemungkinan Bisa Naikkan Tingkat Imunitas

Setelah menyoroti tiga hal di atas, Mardani Ali Sera menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bekerja lebih keras.

Menurut Mardani, di situasi yang serba sulit, dukungan masyarakat tidak akan bisa disertai dengan pengerahan aparat keamanan atau ancaman hukuman.

Ia meminta pemerintah pusat merangkul para kepala daerah maupun kelompok masyarakat yang memiliki gagasan progresif, tanpa menaruh rasa curiga terhadap latar belakang mereka.

Mardani mengakui, kebijakan PPKM Darurat tentu dapat memperlambat lonjakan kasus Covid-19.

Namun, menurutnya, PPKM Darurat tidak akan efektif jika dirancang dengan hanya mengutamakan aspek ekonomi di atas aspek-aspek lainnya.

Ia meminta pemerintah untuk mengubah paradigma dalam penanganan pandemi yang terlalu mementingkan aspek ekonomi.

Sebab kalau tidak, masyarakat-lah yang akan terus membayar mahal dalam memerangi pandemi virus corona.

"Disituasi yang serba sulit, dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan dengan pengerahan aparat keamanan/ancaman hukuman. Sudah saatnya pak @jokowi beserta jajaran kerja lebih keras & mengerahkan sumber daya yang tersisa."

"Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya."

"Memang kebijakan PPKM Darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, tp tetap kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya. Pemerintah hrs mengubah paragdimanya, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi."

(TribunTernate.com/Rizki A.)