Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Virus Corona

Kritisi Vaksin Covid-19 Berbayar Kimia Farma, Komisi IX DPR: Bukannya Malah Jadi Komersialisasi?

Komisi IX hanya tahu bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
ILUSTRASI - Warga menjalani vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bunga Rampai 3, Jakarta Timur, Jumat (9/7/2021). 

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah telah membuka program vaksinasi Covid-19 berbayar melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma.

Program vaksin Covid-19 berbayar ini pun menuai kritikan dari Komisi IX DPR RI.

Komisi tersebut menegaskan, pihaknya belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin gotong royong melalui Kimia Farma.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan, selama ini Komisi IX hanya tahu bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja.

Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu.

Vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di grup anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Update Covid-19 di Indonesia Minggu, 11 Juli 2021: Kasus Kematian Harian Kembali Tembus Angka 1.000

Baca juga: WHO Masukkan Varian Baru Virus Corona dari Rusia ke Daftar Pemantauan Ekstra

Dalam konteks ini, Komisi IX DPR mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.

Sebab, dasar dari pelaksanaan program vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Selain itu, perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini.

Mulai dari siapa yang akan menjadi vaksinatornya hingga siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin.

"Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?" ucapnya.

"Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan Komnas/Komda KIPI?" pungkas Saleh.

Kimia Farma Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar di 8 Klinik

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved