Breaking News:

Masih Berada di Zona Merah, Menko Luhut Minta Jam Kerja Buruh Diperketat, Apa Maksudnya?

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan minta jam kerja para pekerja industri atau buruh diperketat. Berikut penjelasannya.

Editor: Ronna Qurrata Ayun
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan minta jam kerja buruh diperketat. Dalam foto: Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan keterangan sebelum meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). 

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar jam kerja para buruh atau pekerja industri diperketat.

Hal itu diusulkan oleh Menko Marves lantaran kawasan industri masih berada di zona merah penyebaran virus corona.

“Masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya.”

“Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat,” kata Menko Luhut yang juga penanggung jawab PPKM darurat, Rabu (14/7/2021).

Menurut Luhut, kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan untuk menekan laju penularan Covid-19 juga akan berdampak bagi para pekerja atau tenaga buruh.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Tembus 40.000, Bagaimana dengan Skenario Terburuk yang Pernah Disebut Luhut?

Baca juga: Anggap Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia karena Ulah Sendiri, Luhut Minta Masyarakat Berkaca

Jika situasi kembali terkendali setelah adanya PPKM Darurat, tenaga buruh bisa segera kembali bekerja dengan normal.

Lebih lanjut, Menko Marves mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar menerapkan mekanisme sehari kerja di kantor dan sehari di rumah.

Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan. (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

“Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja.”

“Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut dirumahkan,” ungkap Luhut.

Luhut meminta Menaker agar membuat regulasi yang jelas, supaya perusahaan tidak menafsirkan WFH tanpa upah bagi pekerja.  

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved