Akankah Jokowi Minta Maaf soal Covid? Ini Jawaban Pramono Anung: Tidak akan Mengurangi Wibawa

TRIBUNTERNATE.COM - Sejumlah pejabat pemerintah telah menyampaikan permohonan maaf terkait upaya mereka dalam menangani pandemi Covid-19.

Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Pada acara Mata Najwa, Rabu (21/7/2021) malam, Najwa Shihab selaku host acara menanyakan apakah perlu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut meminta maaf.

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Najwa kepada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang hadir sebagai narasumber.

Menjawab pertanyaan Najwa, awalnya Pramono menjelaskan bahwa para pejabat yang meminta maaf adalah mereka orang-orang yang sudah bekerja secara sungguh-sungguh.

"Bahwa mungkin belum bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan masyarakat, yaitu kemudian mereka menyampaikan permintaan maaf," ucap Pramono.

Pramono menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak keberatan meminta maaf jika memang suatu saat diperlukan.

"Kalau memang waktunya harus apa yang dikerjakan belum sempurna, Beliau kemudian minta maaf," kata dia.

"Menurut saya Pak Jokowi bukan orang yang kemudian sangat anti terhadap permintaan maaf," lanjutnya.

Kemudian kembali mengungkit para pejabat yang meminta maaf, Pramono mengatakan, permohonan maaf itu merupakan puncak tindakan karena apa yang dikerjakan para pejabat tersebut belum sempurna.

"Saya disuruh minta maaf seribu kali pun mau," ujar Pramono.

"Tidak akan mengurangi wibawa ataupun apa yang sudah kita lakukan selama ini," pungkasnya.

Baca juga: Pejabat Ramai-ramai Minta Maaf, Ada Luhut hingga Erick Thohir, Bagaimana dengan Presiden Jokowi?

Baca juga: Penelitian: Dua Dosis Vaksin Covid-19 Pfizer atau AstraZeneca Terbukti Efektif Lawan Varian Delta

Video selengkapnya.

Permintaan Maaf Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasannya meminta maaf ke publik atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang belum maksimal.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut mengaku punya tanggung jawab untuk menghentikan lonjakan kasus Covid-19 yang hingga kini belum terealisasi.

"Ada tanggung jawab moral dari saya, kok belum bisa dihentikan (lonjakan kasus Covid-19) ini. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya, tapi tetap saja ada kegalauan itu," kata Luhut dalam sebuah dialog di Kompas TV, Selasa (20/7/2021) malam dikutip dari Kompas.com.

Luhut mengatakan, tidak mudah untuk mengendalikan laju penularan virus corona di Indonesia.

Belum lagi, penyebaran virus corona varian Delta jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

Oleh karenanya, ia merasa sedih jika masyarakat dengan mudahnya mengkritik upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang ini jadi kalau saya melihat orang terlalu menggampangkan kritik itu saya sedih saja, kamu enggak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini," ujar Luhut.

Dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pandemi, kata Luhut, pemerintah selalu berupaya mendengarkan pendapat dari banyak pihak.

Pendapat para epidemiolog hingga para pedagang kaki lima selalu jadi pertimbangan.

Untuk itu, ia tidak ingin kebijakan pemerintah yang terkait penanganan pandemi dipolitisasi.

"Ini humanity, masalah kemanusiaan yang enggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi," kata Luhut.

"Saya bilang kalau mau berpolitik nanti berpolitik sana silakan, saya enggak komen politik. Saya sudah cukup tua, saya sudah selesai, saya sudah cukup (dengan politik)," tutur dia.

Sebelumnya, dalam konferensi pers virtual yang digelar Sabtu (17/7/2021), Luhut menyampaikan permintaan maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali belum maksimal.

Dia berjanji pemerintah akan terus bekerja keras sehingga penularan Covid-19 akibat varian Delta dapat diturunkan.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujar Luhut.

Adapun PPKM Darurat diperpanjang selama 5 hari hingga 25 Juli 2021.

Sebelumnya, kebijakan itu sudah berlangsung selama 17 haru yakni selama 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pelonggaran baru akan dilakukan pada 26 Juli 2021.

Itu pun dengan catatan apabila kasus Covid-19 mengalami penurunan.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi, Selasa (20/7/2021).

Selama PPKM Darurat diterapkan, dilakukan pembatasan pada berbagai kegiatan, mulai dari sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, restoran, pusat perbelanjaan, hingga seni budaya.

(TribunTernate.com/Qonitah)