Kritik Jokowi Kenakan Baju Baduy, YLBHI: Apakah Presiden Ingin Merayakan Pengusiran Masyarakat Adat?

TRIBUNTERNATE.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Suku Baduy Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Senin (16/8/2021), menuai sorotan sekaligus kritikan.

Kritikan berasal dari sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Dalam sorotannya, AMAN menyampaikan bahwa pakaian adat tersebut hanya sekadar pembungkus badan.

Namun, kondisi Indonesia saat ini begitu kontras dari cerminan karakter masyarakat adat Baduy ini.

"Sementara Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi," kata Sekjen AMAN Rukka Sombolingi dalam keterangannya, Selasa (17/8/2021).

Rukka mengatakan, dalam janji Nawacita, disebutkan bahwa Jokowi telah berkomitmen untuk melindungi dan memajukan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Yakni, dengan membuat kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat dengan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan kah-hak masyarakat adat.

Jokowi, dikatakan Rukka, juga pernah berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya, mendorong penyusunan Undang-Undang terkait penyelesaian konflik-konflik agraria, membentuk Komisi Independen untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan.

“Namun sampai saat ini janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Bahkan perampasan wilayah adat terus terjadi," katanya.

Sementara itu, dikatakan Rukka, Satgas Masyarakat Adat juga menguap tidak tahu ke mana.

"Dan Undang-Undang Masyarakat Adat belum juga disahkan, bahkan terus melemah di DPR. Malah yang disahkan adalah Revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus (Undang-Undang Cipta Kerja),” tambah Rukka.

Baca juga: Presiden Jerman: Peristiwa Kacau di Bandara Afghanistan adalah Insiden Memalukan bagi Negara Barat

Baca juga: Ada 1 Kasus Infeksi Covid-19 Transmisi Lokal, PM Selandia Baru Perintahkan Lockdown Nasional

Baca juga: Disinggung Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Ini Penjelasan tentang Ekonomi Biru dan Hijau

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rahma Mary pun menyampaikan hal serupa.

"Menghormati masyarakat adat tidak cukup hanya memakai pakaiannya saja, sementara pengakuan terhadap tanah, wilayah, asal-usul, dan budayanya diabaikan, masyarakatnya digusur dan ditangkapi," kara Mary.

YLBHI mencatat, sebanyak 88 persen konflik tanah dan sumber daya alam yang diadvokasinta tiga bulan terakhir berada di wilayah masyarakat adat.

"Apakah dengan mengenakan pakaian adat Presiden hendak merayakan kemenangan atas pengusiran masyarakat adat di bawah UU Cipta Kerja?” tanya Siti Rahma Mary.

Menurutnya, keberpihakan negara terhadap masyarakat adat sebagai kelompok rentan dan selama ini cukup terabaikan adalah sebuah keharusan dan kemendesakan.

"Menjadi tanda tanya besar pada perayaan 76 tahun kemerdekaan RI sebagai negara demokratis, dengan belum terpenuhinya aspek rekognisi, penghormatan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pemilik hak ulayat dan cikal bakal negeri ini," katanya.

Sementara itu, Pendeta Jimmy Sormin selaku Sekretaris Eksekutif KKC-PGI mengatakan publik, khususnya masyarakat adat, butuh dukungan yang lebih substansial daripada sekadar kemasan dengan mempromosikan pakaian adat atau karya seni masyarakat adat lainnya.

"Pemangku kebijakan dengan semangat keberpihakan dan keadilan itu, sudah seharusnya memprioritaskan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah lama dinantikan- sebagai sebuah kado kemerdekaan yang sejati," kata Jimmy.

Alasan Jokowi Pilih Pakaian Adat Baduy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (16/8/2021) pagi.

Dalam sidang tahunan, Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy, pakaian hitam, penutup kepala berwarna biru, lengkap dengan tas khas suku di daerah Banten tersebut.

Jokowi menjelaskan alasan dirinya memilih pakaian adat Baduy dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan itu.

Jokowi mengaku menyukai desain pakaian adat Baduy yang sederhana dan nyaman.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple dan juga nyaman dipakai," kata Jokowi, di penghujung pidato kenegaraan.

Jokowi mengucapkan terima kasih kepada tetua adat suku Baduy yang menyiapkan pakaian adatnya tersebut. 

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Alasan Jokowi Pilih Pakaian Adat Baduy Dalam Pidato Tahunan Kenegaraan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritikan Koalisi Sipil Jokowi Berbusana Baduy: Pakaian Adat Dipakai, Masyarakatnya Digusur