Tuai Polemik, Dewan Syariah PKS Cabut Izin Kader Boleh Berpoligami dengan Janda
Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat resmi mencabut anjuran yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda menimbulkan pro dan kontra.
Secara resmi, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mencabut anjuran tersebut.
Surahman menjelaskan, aturan yang dicabut tersebut tercantum dalam Takzirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.
Salah satu poinnya, anjuran berpoligami bagi kader yang mampu dan siap beristri lebih dari satu.
"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut."
"Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian masyarakat Indonesia," kata Surahman, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (30/9/2021).
Menurut Surahman, pembatalan aturan tersebut untuk mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel dan responsif terhadap masukan masyarakat.
Surahman menambahkan, PKS saat ini fokus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim.
"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," ujar Surahman.
Ia juga mengatakan, PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.
"Ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai," ucap Surahman.
Baca juga: Pemerintah Usul Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024, Ini Respon Tokoh PKS, Gerindra, hingga PKB
Baca juga: Zikri Daulay Bantah Isu Keinginan Poligami Jadi Pemicu Perceraian dengan Henny Rahman: Itu Fitnah
Wacana PKS Izinkan Kader Berpoligami dengan Janda Banjir Kritikan
Sebelum resmi dicabut, aturan kader diizinkan berpoligami dengan janda ramai mendapat kritikan dari publik.
Kritikan tersebut di antaranya datang dari Komnas Perempuan dan komunitas #SaveJanda.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai, anjuran yang telah dicabut itu diskriminatif.
