Anggota Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Fokus Capai Target Vaksinasi Ketimbang Bangun IKN Baru
Mulyanto minta pemerintah fokus capai target vaksinasi Covid-19 hingga 90% populasi ketimbang buru-buru bangun IKN baru dengan dana dari sumber utang.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
Terlebih, kata Mulyanto, IKN yang akan dibangun di Kalimantan Timur itu pendanaannya bersumber dari utang.
Alih-alih membangun IKN baru, Mulyanto mendorong pemerintah untuk fokus mengejar target vaksinasi pada 90 persen populasi Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga mesti fokus pada pencegahan adanya kemungkinan gelombang ketiga Covid-19.
Dengan demikian, pemerintah harus memprioritaskan program penanggulangan Covid-19, sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting.
Sebab, lanjut Mulyanto, IKN yang ada saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk segera dipindahkan.
Sehingga, tidak tepat program pemindahan IKN dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
Baca juga: Penampakan Terbaru Ibu Kota Baru, Titik Nol Masih Rimbun Dikelilingi Pepohonan
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru pada APBN 2021, Imbas Corona?
“Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas."
"Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini," kata Mulyanto dikutip dari siaran persnya, Rabu (6/9/2021).
Secara bertahap, menurut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi, termasuk industri kecil dan menengah.
“Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar,” tambahnya.
Lebih jauh, menurut Mulyanto, utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, tidak seharusnya digunakan untuk proyek mercusuar atau sekedar peninggalan pemerintah.
Sebaliknya, dana dari sumber utang sebaiknya diarahkan pada sektor yang bisa mempercepat pemulihan terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.
"Oleh Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus,” tegas Mulyanto.
