Ombudsman RI Nilai Pemerintah Sanggup Beri Subsidi Harga Tes PCR: Masyarakat 30%, Pemerintah 70%
"Saya kira angka 30-70, 30 ditanggung masyarakat, 70 oleh negara. Itu sesuatu yang masuk akal," kata anggota Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng.
lihat foto
"Sehingga kemudian DPR akan melihat seperti apa kemampuan masyarakat hari ini, kemudian kapasitas fiskal negara berapa, akan ditemukan titik tengahnya," terang Robert.
Selain itu, Robert juga mengingatkan agar hasil dari diskusi antara pemerintah dan DPR tersebut nantinya harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Sebab, situasi yang saat ini sedang terjadi adalah masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.
Dengan segala polemik harga tes PCR yang ada, tak heran jika masyarakat mengira bahwa kini pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya.
"Dan sampaikan hal ini kepada masyarakat secara terbuka, karena hari ini yang muncul itu distrust, ketidakpercayaan, kecurigaan bahwa negara ini sedang berdagang dengan rakyatnya, negara sedang berbisnis dengan rakyatnya," tandas Robert.
Luhut Binsar Pandjaitan Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
Hasil investigasi yang diterbitkan oleh Majalah TEMPO menyebutkan, ada sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat bisnis layanan tes PCR.
Redaktur Majalah TEMPO, Hussein Abri Dongoran membenarkan temuan sejumlah pejabat yang diduga terafiliasi dengan perusahaan penyedia layanan tes PCR.
Terkait hasil investigasi tersebut, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan turut disorot.
"Betul, Majalah TEMPO menerbitkan artikel tentang investigasi PCR. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafisiali atau dipunyai oleh para petinggi, pejabat atau politikus di Indonesia," kata Hussein dalam program Sapa Indonesia Malam, dikutip Tribunnews.com dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (2/11/2021).
"Sangat terang kami menuliskan sejumlah pejabat atau politisi yang mempunyai perusahaan (penyedia layanan) PCR," tambahnya.
Dalam melakukan investigasi, Hussein menyebut pihaknya menemui sejumlah pejabat pemerintah untuk memvalidasi temuannya.
Dari pertemuan itu, Majalah TEMPO kemudian mendapat petunjuk soal perusahaan penyedia layanan PCR yang ternyata terafiliasi dengan para pejabat pemerintah.
"Kami menemui sejumlah pejabat pemerintah dalam berdiskusi, yang sifatnya background."
"Dari mereka kami mendapat clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu banyak dimiliki oleh politisi pejabat dan pengusaha," ungkap Hussein.
