Menkes RI: Vaksin Booster akan Diberikan pada Masyarakat setelah 50 Persen Penduduk Divaksin Lengkap

TRIBUNTERNATE.COM - Wacana pemberian vaksin booster atau penguat sebagai salah satu upaya untuk menangani pandemi virus corona Covid-19 tengah dibahas oleh pemerintah Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berencana untuk memberikan vaksin Covid-19 booster untuk masyarakat pada 2022.

"Kita merencanakan booster diberikan sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia divaksin dua kali, dan hitung-hitungan ini di akhir Desember," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021)

Budi mengatakan, pada Desember 2021 nanti, diperkirakan masyarakat yang telah divaksin dosis kedua mencapai 59 persen.

"Dan 80 persen vaksin pertama, jadi itu saat yang lebih proper dan pas untuk kita berikan ke depannya," kata Budi

Kini, pihaknya telah membicarakan rencana tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama prioritasnya lansia dulu, karena berisiko tinggi," kata Budi.

Adapun booster vaksin akan diberikan secara gratis untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Kedua akan ditanggung oleh negara itu yang PBI, jadi mohon maaf bapak dan ibu anggota DPR yang memang penghasilan cukup nanti kita minta bayar sendiri," katanya.

Baca juga: Perkara Merek GoTo, Gojek dan Tokopedia Digugat Rp2,08 Triliun

Baca juga: Sindir Puan Maharani yang Abaikan Interupsinya, Ini Sosok Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes

Sebelumnya, Menkes Budi juga pernah mengatakan akan dilakukan kajian soal vaksin booster.

Kajian tersebut dilakukan Anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan sejumlah perguruan tinggi.

"Antara Sinovac, Sinonovac, boosternya Sinovac atau Sinovac, Sinovac dan AstraZeneca atau Sinovac, Sinovac dan Pfizer. Demikian juga dengan AstraZeneca, AstraZeneca dan AstraZeneca atau (vaksin booster) yang ketiga Sinovac dan Pfizer," katanya.

Budi berharap, kajian itu dapat rampung di akhir 2021.

"Diharapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa keluar (hasil kajiannya)," kata Budi.

Untuk diketahui, di Indonesia, vaksin booster sampai saat ini masih diprioritaskan kepada kelompok tenaga kesehatan.

Para tenaga kesehatan menerima vaksin Moderna untuk vaksin dosis ketiga atau booster.

Baca juga: Luhut: Indonesia Tengah Upayakan Pembangunan Pabrik Obat Covid-19 Molnupiravir

Baca juga: Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis PCR: Didesak untuk Dicopot, Disebut Wajar kena Tuding

Perlu Mempertimbangkan Kesetaraan Vaksin Global

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemberian vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum mempertimbangkan kesetaraan vaksin di dunia.

Ia menuturkan, bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) pihaknya terus memantau keadaan vaksinasi Covid-19 di negara lain.

"Ini sensitif, karena di dunia masih banyak orang Afrika yang belum dapat vaksin, kenapa negara maju dikasih booster," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).

Ia mengatakan isu ketidakadilan vaksinasi Covid-19 di dunia sangat sensitif.

Sebab, masih ada beberapa negara yang bahkan belum mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama.

Untuk itulah, salah satu kesepakatan vaksinasi booster adalah 50 persen populasi penduduk di suatu negara harus sudah menerima suntikan dosis kedua atau vaksin lengkap.

"Semua negara yang memulai booster itu dilakukan sesudah 50 persen dari penduduknya disuntik dua kali," ujar dia.

Menurutnya, 50 persen vaksin dosis lengkap diperkirakan terealisasi Desember 2021 di Indonesia.

"Hitung-hitungan kami di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai vaksin dua kali dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama," katanya.

"Kita memperkirakan akan terjadi di bulan Desember, karena kalau kita terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk kesamaan hak atas vaksin," sambung Budi.

Terkait prioritas penerima vaksin booster, Budi menyebut kelompok lanjut usia serta masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan menerima vaksin booster.

Sementara bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup, vaksin direncanakan berbayar.

"Memang rencana ke depannya sudah dibicarakan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, pertama prioritasnya lansia dulu karena lansia berisiko tinggi. Kedua, yang akan ditanggung oleh negara adalah yang PBI," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes: Pemberian Booster Perlu Mempertimbangkan Kesetaraan Vaksin Global

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes Sebut Vaksin Booster Akan Diberikan Tahun Depan, Gratis Bagi Peserta BPJS