Dudung Abdurachman Disebut Bisa Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi & Megawati, Ini Tanggapannya
Sebagian pihak beranggapan miring dan menuding terpilihnya Dudung lantaran sosoknya adalah "anak emas" Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
lihat foto
Bahkan, ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta, Dudung tidak pernah menjadi komandan distrik militer (dandim) di wilayah tersebut.
"Kalau saya lihat, Pak Jokowi dan Bu Mega itu tidak ada spesial anak kesayangan tetapi lebih cenderung kepada profesionalisme," ujar mantan Dandim Kodam Jaya itu.
"Saya yakin yang ditunjuk oleh beliau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya dari bintang 4 juga bukan berarti tidak ada sejarah di belakangnya. Mungkin Pak Jokowi melihat apa yang selama ini saya lakukan dari Kodam Jaya menimbulkan suatu ketentraman dan kedamaian," ucap dia.
Adapun Dudung dilantik Jokowi menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Panglima TNI terpilih, Jenderal Andika Perkasa.
Pelantikan Dudung sebagai KSAD berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Baca juga: Hari Ini, Andika Perkasa akan Dilantik Jadi Panglima TNI, Dudung Abdurrachman Jadi KSAD
Baca juga: Sosok Dudung Abdurrachman, Calon KSAD Pengganti Andika Perkasa, Dikenal Keras terhadap FPI
Tetap netral
Menanggapi isu Pilpres 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa TNI harus netral dan dilarang memihak salah satu partai politik.
Pasalnya TNI harus bertugas untuk mengamankan negara jika terjadi situasi politik yang tidak menentu.
TNI juga harus tampil untuk menjaga negara agar terhindar dari perpecahan.
"Jangan memihak kepada salah satu partai politik. Jangan cenderung kepada kontestan tertentu. Jangan memilih itu. Kamu (anggota TNI AD) harus netral."
"Karena kamu juga harus mengamankan apabila situasi politik itu tidak menentu, maka TNI-lah yang harus tampil untuk mengamankan negara ini dari terjadinya perpecahan," kata Dudung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (21/11/2021).
Dudung juga menekankan kepada para anggotanya agar tidak memihak suatu kelompok atau partai politik tertentu.
Karena dalam undang-undang sudah tercantum dengan jelas, bahwa TNI tidak boleh berpihak.
"Saya akan tekankan keras. Jangan coba-coba nanti ada anggota TNI Angkatan Darat memihak salah satu kelompok, salah satu partai tertentu."
"Itu ditetapkan oleh undang-undang bahwa TNI itu tidak boleh berpihak," tegasnya.
