Ahmad Basarah Sebut Tak Ada Kesepakatan di Antara Pimpinan MPR soal Permintaan Sri Mulyani Dipecat

TRIBUNTERNATE.COM - Kontroversi yang terjadi di antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masih belum menemui titik tengah.

Sebelumnya, diketahui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa Menkeu tidak menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara lantaran ia beberapa kali tidak menghadiri undangan rapat dari MPR.

Hal ini pun menimbulkan kekecewaan besar bagi Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR yang bertugas mengkoordinir Badan Penganggaran di mana ia merasa sulit berkoordinasi dengan Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, Fadel Muhammad kemudian mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Sebagai wakil ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah pun lantas ikut meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Ahmad Basarah, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa (30/11/2021) dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, Fadel Muhammad yang mengkoordinir Badan Penganggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program MPR yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Baca juga: Minta Sri Mulyani Dipecat, Medsos Ketua MPR RI Bamsoet Banjir Kritikan Warganet

Baca juga: Dituding Tak Hargai MPR karena Tak Hadiri Rapat dan Potong Anggaran, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Hal itu disebabkan oleh alokasi anggaran MPR untuk tahun 2022 yang kembali menurun secara signifikan.

Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain, seperti DPR RI dan DPD RI, malah mengalami kenaikan.

‘’Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif," jelas Ahmad Basarah dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Lebih lanjut, Ahmad Basarah menerangkan bahwa kekecewaan pimpinan MPR bukan terletak pada aspek pemotongan anggaran, melainkan pada sikap Sri Mulyani yang dinilai tidak menghormati kelembagaan MPR.

"Sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja tersebut bukan pada aspek pemotongan anggarannya, tetapi pada sikap menteri keuangan yang berdasarkan penjelasan Fadel Muhammad tidak menghormati kelembagaan MPR RI, karena beberapa kali tidak hadir memenuhi undangan Pimpinan MPR untuk dapat bertemu dan berkoordinasi." jelas Ahmad Basarah.

Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad Basarah, rapim MPR saat itu juga dapat memaklumi dan menerima kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19.

‘’Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR, tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi dan komunikasi," ucap Ahmad Basarah.