Tanggapi Desakan MPR RI agar Sri Mulyani Dicopot, Ketum PKB: Biasanya Malah Dipertahankan Pak Jokowi
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai desakan itu tidak produktif, sementara peneliti Formappi Lucius Karus menyebut bahwa MPR RI kekanak-kanakan.
lihat foto
Lucius menilai, sikap MPR itu sebagai sifat kekanak-kanakan.
"Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan," kata Lucius kepada Tribun, Kamis (2/12/2021).
Lucius menilai, anggaran MPR yang terus berkurang tak lantas hanya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.
Baca juga: China Klaim Natuna Utara dan Minta Indonesia Stop Pengeboran Migas, Ini Tanggapan Kemenlu
Dia mengingatkan bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, yang notabenenya adalah juga anggota MPR.
"Anggaran negara tak diputuskan sendiri oleh Menkeu. Ada proses pembahasan di DPR bersama dengan Pemerintah. Dan proses itu harusnya juga jadi pertimbangan MPR ketika mempersoalkan anggaran mereka," ucapnya.
Lebih lanjut, pengurangan anggaran yang terjadi memang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Kebutuhan anggaran untuk pandemi itu membuat pemerintah harus melakukan refocussing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi itu.
"Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya," ujar Lucius.
"Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," lanjutnya.
Desakan agar Sri Mulyani Dicopot
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini karena pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet pemerintahan.
"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).
Tak hanya itu, menurut Fadel, selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.
Hal itu, kata Fadel, terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dilakukan janji sejak lama.
