Tanggapi Desakan MPR RI agar Sri Mulyani Dicopot, Ketum PKB: Biasanya Malah Dipertahankan Pak Jokowi

TRIBUNTERNATE.COM - Desakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI belum lama ini mengemuka.

Desakan itu pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai desakan itu tidak produktif, sementara peneliti Formappi Lucius Karus menyebut bahwa MPR RI kekanak-kanakan.

Berikut tanggapan dari keduanya:

Hal yang Tidak Produktif dan Sia-sia

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi soal desakan dari pimpinan MPR RI agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya.

Hal tersebut dikarenakan Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR RI.

Menurut Cak Imin, sapaan karibnya, cara seperti itu menunjukkan hal yang tak produktif dan malah akan sia-sia.

"Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan oleh Pak Jokowi," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Ahmad Basarah Sebut Tak Ada Kesepakatan di Antara Pimpinan MPR soal Permintaan Sri Mulyani Dipecat

Baca juga: Dituding Tak Hargai MPR karena Tak Hadiri Rapat dan Potong Anggaran, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Dia mengatakan bahwa pemotongan anggaran itu hal yang biasa, baik di DPR maupun MPR.

"Itu siklus anggaran yang normal, kalau ada duit ditambah, kalau ada kurang duit dikurangi, itu siklus normal di lembaga pemerintahan," katanya.

Namun, apa yang terjadi di MPR, Cak Imjn menyebut bahwa itu bukanlah keputusan MPR secara umum, melainkan keputusan orang-orangnya atau pimpinannya.

"Keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR, itu keputusan orang-orang pimpinan MPR," tandasnya.

MPR Dinilai Kekanak-kanakan

Peneliti Formappi Lucius Karus, mengkritik MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong. 

Lucius menilai, sikap MPR itu sebagai sifat kekanak-kanakan.

"Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan," kata Lucius kepada Tribun, Kamis (2/12/2021). 

Lucius menilai, anggaran MPR yang terus berkurang tak lantas hanya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan. 

Baca juga: China Klaim Natuna Utara dan Minta Indonesia Stop Pengeboran Migas, Ini Tanggapan Kemenlu

Dia mengingatkan bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, yang notabenenya adalah juga anggota MPR. 

"Anggaran negara tak diputuskan sendiri oleh Menkeu. Ada proses pembahasan di DPR bersama dengan Pemerintah. Dan proses itu harusnya juga jadi pertimbangan MPR ketika mempersoalkan anggaran mereka," ucapnya. 

Lebih lanjut, pengurangan anggaran yang terjadi memang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

Kebutuhan anggaran untuk pandemi itu membuat pemerintah harus melakukan refocussing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi itu.

"Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya," ujar Lucius. 

"Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," lanjutnya.

Desakan agar Sri Mulyani Dicopot

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini karena pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet pemerintahan.

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).

Tak hanya itu, menurut Fadel, selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

Hal itu, kata Fadel, terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dilakukan janji sejak lama.

"Kita Komunikasi sudah beberapa bulan yg lalu sekitar 3 bulan, tapi dia gak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel.

Fadel pun merasa bahwa Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus selama menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Contohnya, pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah, dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," pungkas Fadel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pimpinan MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani, Cak Imin: Biasanya Malah Dipertahankan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran yang Terus Dipotong, Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan