Isu Reshuffle Kabinet
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri dan Wakil Menteri?
"Kabar-kabar warung kopi infonya akhir Maret ini," kata Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
TRIBUNTERNATE.COM - Isu tentang perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali mencuat, dan menyentuh nama Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam isu tersebut, PAN disebut-sebut akan mendapat jatah kursi dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Kabar-kabar warung kopi infonya akhir Maret ini," kata Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Menurut Luqman, berdasarkan informasi yang ia terima, PAN bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan satu wakil menteri (wamen).
"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ucap Luqman.
Namun, Luqman belum bisa memastikan plot kursi menteri yang akan didapat oleh PAN.
Luqman juga belum mendapatkan informasi lengkap mengenai isu reshuffle ini.
"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Baca juga: Kasus Tewasnya Sejoli di Nagreg, Kolonel Priyanto Sempat Marahi Anak Buahnya sebelum Buang Jasad
Baca juga: Susul Indra Kenz, Doni Salmanan Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penipuan Trading Binary Option
Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tak membantah soal kabar akan adanya reahuffle kabinet tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, soal reshuffle merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Soal reshuffle merupakan hak prerogratif dari presiden Jokowi, meski isu reshuffle sudah lama sebenarnya," kata Awiek.
Awiek pun menilai, sangat wajar bila akhirnya partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bergabung dengan koalisi pemerintahan.
Namun, hal sebaliknya jika PAN akhirnya tak bergabung dengan koalisi, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Ya kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja, namanya koalisi. Kalau pun kemudian PAN enggak jadi masuk kabinet, ya biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif presiden sebagai yang memiliki hak prerogatif," ucap Awiek.
Terkait hari reshuffle pada Rabu Pon, Awiek menyebut itu kembali kepada kewenangan Presiden, termasuk, soal menteri-menteri yang akan direshuffle oleh Jokowi.