Ragukan Klaim Luhut 110 Juta Warganet Ingin Tunda Pemilu, Ketua PPP: Itu 110 Juta Orang atau Akun?

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, meragukan klaim Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa 110 juta warganet ingin menunda pemilu 2024.

Achmad mengatakan, dirinya belum bisa percaya 100 persen terhadap klaim Luhut tersebut ika belum melihat data riilnya.

"Sebelum melihat data riilnya, PPP belum bisa percaya 100% ya, apalagi tadi dikatakan big data tadi basisnya warganet," kata Achmad Baidowi dalam sebuah wawancara yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV, Kamis (17/3/2022).

Menurut Achmad, jika data 110 juta warganet itu merujuk kepada media sosial, perlu diketahui lebih lanjut apakah itu dihitung tiap orang atau tiap akun.

Hal ini karena, menurut Achmad, satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun media sosial.

"Kita tahu kalau warganet yang dipotret, dalam hal ini media sosial, satu orang itu bisa punya akun lebih dari satu, apakah itu dihitung satu orang atau (akunnya) dihitung juga," papar Achmad.

Baca juga: PDIP Tegur Luhut soal Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, Minta Menko Marves Klarifikasi

Baca juga: Ada Parpol Usul Pemilu 2024 Ditunda, Mantan Ketua MK: Itu Cuma Main-main Supaya Jadi Pembicaraan

Lalu, Achmad juga menimpali soal Luhut yang menyinggung banyak pihak yang marah-marah terhadap klaim yang dinyatakan Luhut.

Achmad mengatakan, pihaknya tidak marah-marah, namun hanya ingin mengetahui kebenaran data yang diklaim oleh Luhut. 

"Kita tidak marah, kita hanya mengkonfirmasi benar tidaknya data tersebut, sehingga usulan-usulan yang dikaitkan dengan penundaan pemilu, jelas sumbernya," tuturnya.

Achmad pun meminta Luhut untuk menunjukkan data yang dimiliknya agar mendapatkan kepercayaan publik sekaligus membuat klaimnya valid. 

"Mana big datanya itu? Tunjukkan ke kita supaya publik juga percaya "Selama belum ditunjukkan ya dianggap belum valid," ujar Achmad.

Ia juga mengatakan, setelah ditunjukkan datanya, perlu diteliti lebih lanjut apakah 110 juta warganet itu dihitung perorang atau per-akun.

"Kalau pun diperlihatkan datanya, harus diperlihatkan secara detail, itu data 110 juta orang atau 110 juta akun?" pungkasnya.

Video selengkapnya.

Luhut klaim punya data 110 juta warganet ingin tunda pemilu 2024

Sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

Luhut mengaku, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu.

Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Meski mengeklaim adanya big data soal 110 juta warganet yang menolak pelaksanaan Pemilu 2024, Luhut mengaku tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Baca juga: Usulan Tunda Pemilu 2024 Dinilai untuk Senangkan Presiden, Apa Makna Sikap Jokowi yang Diam Saja?

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Minta Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024: Presiden Patuhi Konstitusi

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. 

Dia mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," kata Luhut.

Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut mengklaim bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Klaim serupa lebih dulu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan, banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Baik klaim Luhut maupun Muhaimin itu pun menuai kritik dan validitasnya diragukan banyak pihak.

(TribunTernate.com/Qonitah)