PDIP Tegur Luhut soal Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, Minta Menko Marves Klarifikasi

TRIBUNTERNATE.COM - Pada Jumat (11/3/2022), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 hingga kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden selama tiga periode.

Mengetahui hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun menegur Luhut Binsar Pandjaitan atas pernyataannya yang dinilai tak sejalan dengan Presiden Jokowi.

Alih-alih membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024 hingga wacana presiden 3 periode, Hasto meminta kepada semua menteri dan pembantu Presiden Jokowi agar tak memiliki pendapat berbeda dengan presiden.

Terkait big data yang disebutkan Luhut, Hasto mengatakan bahwa hal itu seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik, tetapi digunakan untuk persoalan mendesak yang berkaitan dengan kerakyatan, misalnya seperti minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3/2022).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan."

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Baca juga: Ada Parpol Usul Pemilu 2024 Ditunda, Mantan Ketua MK: Itu Cuma Main-main Supaya Jadi Pembicaraan

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Minta Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024: Presiden Patuhi Konstitusi

Karena itu, Hasto mengatakan, PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi

Hasto menyebut, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024."

"Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak untuk membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP pun akan konsisten bergerak di jalan itu.