ICW Tagih Luhut soal Transparansi Big Data Penundaan Pemilu 2024, Singgung soal Pertanggungjawaban
Luhut diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia sampaikan. Terlebih, ICW menilai Luhut memegang jabatan penting di Indonesia.
lihat foto
"Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan struktur penting di republik ini," tegasnya.
Kemudian, ICW juga menilai, tidak ada hal mendesak yang mengharuskan Pemilu 2024 ditunda.
"Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden lima tahun sekali, dan tidak ada urgensi satu pun untuk menunda pemilu tersebut."
ICW pun menanti tanggapan Luhut atas surat permintaan yang telah dikirim olehnya hari ini.
"Kami menunggu jawaban dari Luhut bagaimana tanggapan mereka terkait dengan permintaan informasi publik yang disampaikan oleh ICW," pungkasnya.
Video selengkapnya.
Luhut klaim punya data 110 juta warganet ingin tunda pemilu 2024
Sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.
Luhut mengaku, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu.
Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.
Meski mengeklaim adanya big data soal 110 juta warganet yang menolak pelaksanaan Pemilu 2024, Luhut mengaku tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.
