Ketika Jokowi Merasa Bingung & Tak Nyaman atas Tudingan Ingin Tunda Pemilu-Perpanjang Masa Jabatan

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap suasana batin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kontroversi wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode.

Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam dalam acara Sapa Indonesia Malam yang tayang di Kompas TV pada Minggu (10/4/2022) malam.

Sebelumnya pada Selasa (5/4), Presiden Jokowi dengan tegas meminta para menteri dan seluruh jajarannya untuk berhenti berbicara soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun rupanya, seruan Presiden kepada jajarannya tersebut masih belum dapat meredam riuhnya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode.

Mengetahui hal tersebut, Mahfud MD sebagai salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju pun mengungkap suasana batin Presiden di tengah kontroversi yang ada.

Menurutnya, Jokowi sangat tidak nyaman dan merasa kebingungan dengan pernyataan tegasnya yang ternyata tidak cukup membuat publik tenang.

Baca juga: Tepis Isu Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, Jokowi Segera Lantik Anggota KPU dan Bawaslu

Baca juga: Jika Memang Negarawan Sejati, Jokowi Disarankan Tolak Tegas Usul Presiden 3 Periode

"Jadi menurut saya presiden merasa tidak nyaman (atas) kontroversi yang muncul."

"Beberapa hari yang lalu saya dipanggil, berdua di Bogor, antara lain yang ditanyakan kepada saya ya itu."

"'Pak Mahfud apakah kalimat saya ini belum jelas? Bahwa Pemilu tidak akan ditunda, saya tidak menghendaki penundaan Pemilu, kalimat apalagi yang harus saya katakan? Kok masih ramai saja di luar'."

"Kata pak presiden waktu itu," ucap Mahfud MD mengulang perkataan Jokowi.

Mendengar keluh kesah Presiden, Mahfud MD lantas memberikan sarannya kepada Jokowi.

Menko Polhukam itu menyarankan agar Presiden berbicara kepada para menteri untuk tidak menyuarakan soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di ruang publik.

"Saya katakan, 'ya tinggal menterinya saja pak, menteri-menterinya harus kompak'. Saya bilang begitu saja kepada presiden," tutur Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa respons Jokowi yang demikian itu menunjukkan bahwa Presiden tidak nyaman dengan tudingan yang ada.

Padahal, Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan bahwa dirinya akan patuh kepada konstitusi dan tidak menginginkan penundaan maupun perpanjangan masa jabatan.

"Artinya, Presiden juga tidak nyaman selalu dituding kiri kanan begitu. Tapi, beliau kan marahnya tidak pernah meledak-ledak, beliau kan orang Solo, halus sekali," ungkap Mahfud.

Kebingungan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Jokowi itu kemudian mendorongnya untuk segera menetapkan tanggal dan memulai persiapan Pemilu 2024.

Dengan demikian, menurut Mahfud, jelas bahwa Presiden tidak menginginkan penundaan dan perpanjangan masa jabatan untuk dirinya sendiri.

"'Kurang apalagi saya sudah? Apa masih kurang jelas kalimat saya itu?'. Bicaranya ke saya begitu. Namun, tadi menjadi lebih jelas hari ini," tandas Menko Polhukam.

Baca juga: Ditanya Siapa Pasangan Pilihannnya untuk Maju di Pilpres 2024, Ini Jawaban Ridwan Kamil

Baca juga: Prospek Pilpres 2024, Survei SMRC Tunjukkan Duet Anies Baswedan-AHY Berpeluang Menang

Jokowi Minta Para Menteri dan Jajarannya Tidak Bersuara Lagi soal Penundaan dan Perpanjangan

Sebelumnya, Jokowi meminta kepada seluruh jajaran di bawah kabinetnya untuk tidak lagi memberikan pernyataan terkait penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Negara saat menyampaikan Pengantar Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

Dalam sidang tersebut, mula-mula Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya terkait kondisi Indonesia saat ini yang sedang dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan.

Seperti diketahui, saat ini harga-harga komoditas mulai beranjak naik karena situasi global yang sedang tidak baik.

Hal tersebut kemudian menimbulkan kenaikan sederet harga bahan pokok, bahkan hingga inflasi yang tinggi.

Dengan demikian, kondisi masyarakat Indonesia saat ini, terutama masyarakat kecil, sedang terhimpit.

Presiden pun meminta agar para jajarannya membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk dapat membantu masyarakat keluar dari kesulitan ini.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar para bawahannya memiliki rasa empati yang tinggi kepada masyarakat di tengah krisis ini, dengan cara menjaga sikap dan pernyataan mereka.

"Seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat."

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," kata Jokowi.

Presiden RI ke-7 itu pun meminta agar jajarannya memberi penjelasan kepada masyarakat terkait krisis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Sebab, kata Jokowi, ia tak ingin menambah kesulitan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang hanya akan menimbulkan polemik.

Alih-alih berbicara di luar kapasitas mereka, Jokowi meminta agar jajarannya untuk fokus bekerja dan menetapkan kebijakan yang tepat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,"

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,"

Di akhir pengantarnya, pria kelahiran Solo ini menegur jajarannya agar tak lagi melontarkan pernyataan terkait penundaan maupun perpanjangan Presiden 3 Periode.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan. Sudah," tukas Jokowi.

(TribunTernate.com/Ron)