Anggaran Pemilu 2024 Rp110,4 Triliun, Jokowi Bilang untuk KPU dan Bawaslu, Ini Tanggapan Pengamat

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar pada tahun 2024 mendatang.

Bahkan, Jokowi telah mengungkap perkiraan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yakni sebesar Rp110,4 triliun.

Kata Jokowi, rincian anggaran sebesar itu terdiri atas Rp76,6 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu).

Namun, menurut Joko Widodo, anggaran tersebut perlu dihitung lebih detail lagi agar dapat dipersiapkan secara bertahap.

Hal ini diketahui dari sebuah unggahan di akun Instagram Jokowi, @jokowi yang dikirim pada Senin (11/4/2022).

“Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun.”

“Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap,” tulis Jokowi dalam unggahan tersebut.

Baca juga: Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Tegaskan Dirinya Tolak Presiden Joko Widodo 3 Periode

Baca juga: Tok! DPR RI Mengesahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang, Puan Maharani: Ini Momen Bersejarah

Baca juga: Pakar Keamanan Siber Tanggapi Klaim Big Data Luhut 110 Juta Warganet Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp110,4 triliun ini pun mendapat tanggapan dari beberapa pengamat dan partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagian besar dari mereka menilai bahwa dana tersebut terlalu besar, bahkan bertolak belakang dengan tujuan digelarnya Pemilu secara serentak untuk menghemat biaya.

1. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut bahwa anggaran Pemilu sebesar itu sangat mahal.

Hal itu berbeda dengan tujuan Pemilu yang digelar secara serentak, yakni untuk menghemat biaya.

"Sangat mahal (dana Pemilu). Padahal keserentakan Pemilu dan Pilkada yang bersamaan di 2024 untuk menghemat anggaran," kata Adi Prayitno saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).

Adi pun mempertanyakan, apa gunanya Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama, jika anggarannya membengkak dan tentunya membebani negara.

"Harus ada manuver agar biaya pemilu bisa dipangkas," ujarnya.