Anggaran Pemilu 2024 Rp110,4 Triliun, Jokowi Bilang untuk KPU dan Bawaslu, Ini Tanggapan Pengamat

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar pada tahun 2024 mendatang.

Bahkan, Jokowi telah mengungkap perkiraan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yakni sebesar Rp110,4 triliun.

Kata Jokowi, rincian anggaran sebesar itu terdiri atas Rp76,6 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu).

Namun, menurut Joko Widodo, anggaran tersebut perlu dihitung lebih detail lagi agar dapat dipersiapkan secara bertahap.

Hal ini diketahui dari sebuah unggahan di akun Instagram Jokowi, @jokowi yang dikirim pada Senin (11/4/2022).

“Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun.”

“Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap,” tulis Jokowi dalam unggahan tersebut.

Baca juga: Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Tegaskan Dirinya Tolak Presiden Joko Widodo 3 Periode

Baca juga: Tok! DPR RI Mengesahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang, Puan Maharani: Ini Momen Bersejarah

Baca juga: Pakar Keamanan Siber Tanggapi Klaim Big Data Luhut 110 Juta Warganet Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp110,4 triliun ini pun mendapat tanggapan dari beberapa pengamat dan partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagian besar dari mereka menilai bahwa dana tersebut terlalu besar, bahkan bertolak belakang dengan tujuan digelarnya Pemilu secara serentak untuk menghemat biaya.

1. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut bahwa anggaran Pemilu sebesar itu sangat mahal.

Hal itu berbeda dengan tujuan Pemilu yang digelar secara serentak, yakni untuk menghemat biaya.

"Sangat mahal (dana Pemilu). Padahal keserentakan Pemilu dan Pilkada yang bersamaan di 2024 untuk menghemat anggaran," kata Adi Prayitno saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).

Adi pun mempertanyakan, apa gunanya Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama, jika anggarannya membengkak dan tentunya membebani negara.

"Harus ada manuver agar biaya pemilu bisa dipangkas," ujarnya.

Adi juga mengatakan, bahwa dana pemilu sangat krusial. Padahal, payung hukum Pemilu 2024 adalah UU Pemilu lama, yakni UU nomor 7 tahun 2017. 

"Mestinya DPR, pemerintah, dan penyelenggara jauh-jauh hari berpikir secara matang tentang anggaran Pemilu, bukan malah dikebut jelang akhir mau masuk tahapan Pemilu," jelasnya.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Sebut Ade Armando Dianiaya oleh Massa Non Mahasiswa, Sudah Kantongi Identitasnya

Baca juga: Prospek Pilpres 2024, Survei SMRC Tunjukkan Duet Anies Baswedan-AHY Berpeluang Menang

Baca juga: Ketika Jokowi Merasa Bingung & Tak Nyaman atas Tudingan Ingin Tunda Pemilu-Perpanjang Masa Jabatan

2. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, perlu ada kajian ulang soal anggaran Pemilu 2024 yang dianggarkan sebesar Rp110,4 triliun.

Sehingga, ada perhitungan mendalam apakah dana itu bisa dipangkas kembali.

"Saya kira memang perlu kajian mendalam lagi. Apakah kiranya dana untuk Pemilu sebesar itu atau tidak. Apakah memungkinkan untuk juga dipangkas lagi," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).

Kemudian, Ray menambahkan bahwa semangat Pemilu Serentak 2024 ini salah satunya untuk mengurangi beban biaya untuk politik. 

"Jadi, jika masih terjadi pembengkakan biaya pemilu justru setelah pemilu dilaksanakan secara serentak, tentu harus jadi evaluasi bersama," tambahnya.

Ia juga mengatakan, bahwa penyelenggara pemilu baru dapat melakukan evaluasi atas hal ini. Termasuk, soal komponen honor petugas KPPS, anggaran logistik atau perjalanan dinas, yang mungkin masih bisa dievaluasi. 

"Sehingga angka Rp 110,4 triliun tersebut dapat lebih diirit," jelasnya.

3. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, bahwa anggaran Rp110,4 triliun untuk Pemilu 2024 sangat besar.

Namun, ia juga menyadari bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk honor tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Terlalu besar. Tapi mayoritas memang untuk honor tenaga KPPS," kata Mardani saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4/2022).

Mardani pun mengatakan, dalam kondisi negara sedang menghadapi beratnya beban keuangan akibat pandemi, semua pihak perlu saling menjaga.

Untuk itu, ia sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi agar dana anggaran Pemilu untuk dihitung ulang.

Politisi PKS itu pun mengusulkan, agar dana Pemilu maksimal Rp60 triliun untuk dua lembaga, baik Bawaslu RI maupun KPU RI.

"Bagus diajukan ulang dengan besaran yang rasional. Maksimal Rp60 triliun untuk kedua lembaga penyelenggara Pemilu," jelas Mardani.

Sumber: Tribunnews.com

(TribunTernate.com)