Jokowi Desak Aparat Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng, Ingin Harga Kembali Normal, BLT Tetap Jalan
Dengan adanya pengusutan kasus mafia minyak goreng ini, Jokowi berharap agar harga minyak goreng bisa kembali mendekati harga normal.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi minyak goreng yang membuat bahan pangan ini menjadi langka dan mahal di Indonesia.
Keempat tersangka itu terdiri dari satu pejabat Eselon I pemerintah dan tiga lainnya adalah bos perusahaan swasta.
Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.
Mengetahui hal ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta aparat hukum untuk mengusut hingga tuntas para mafia minyak goreng itu.
"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Pasar Bangkal, Sumenep, Rabu (20/4/2022).
"Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini, bisa mengerti," imbuh Presiden.
Di sisi lain, meski program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sudah berjalan, Jokowi tetap menyebut bahwa mahal dan langkanya minyak goreng masih menjadi masalah bagi masyarakat.
Dengan adanya pengusutan kasus mafia minyak goreng ini, Jokowi berharap agar harga minyak goreng bisa kembali mendekati harga normal.
"Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal," tutur Kepala Negara.
Baca juga: Profil 3 Perusahaan Swasta yang Terseret Kasus Mafia Minyak Goreng dan Merek-merek Produknya
Baca juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, Ini Alasan Indrasari Wisnu Wardhana Ditetapkan Jadi Tersangka
Jokowi pun menjelaskan bahwa kasus mafia minyak goreng ini ada lantaran harga jual minyak goreng di luar negeri sedang tinggi.
Sehingga, sebagian besar produsen minyak goreng ingin menjual produknya ke luar negeri untuk meraup untung yang lebih besar.
"Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar (negeri), harga internasional itu tinggi banget."
"Sehingga kecenderungan produsen itu penginnya ekspor, karena memang harganya tinggi di luar," ungkap Jokowi.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini.
Di antaranya menetapkan sederet kebijakan seperti penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen.
