Realisasi PAD Maluku Utara Baru Rp 4,44 Triliun, DJPb: Kemandirian Fiskal Daerah Masih Kurang

TRIBUNTERNATE.COM - Dampak dari kondisi geopolitik dan pandemi Covid-19.

Sampai saat ini, masih menimbulkan tantangan tersendiri bagi perekonomian.

Di mana pertumbuhan ekonomi tersendat, harga-harga meningkat.

Dan anggaran banyak terkuras, untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut.

Baca juga: Pemkot Bakal Alokasikan 150 Tenaga PPPK, Prioritaskan Tiga Kecamatan Terluar

Dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tahun 2022 diarahkan untuk menjaga keseimbangan.

Antara pengendalian risiko, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan menopang agenda pembangunan.

Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto.

Pada acara 'Media Briefing Torang Pe APBN', Edisi Mei 2022, Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui media zoom conference, Rabu (25/5/2022).

Belanja akan dioptimalkan, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.

APBN 2022, masih melanjutkan kebijakan pemulihan nasional.

Melingkupi tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Sampai dengan 30 April 2022, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp 720,37 miliar atau 33,37 persen dari pagu"

"Sedangkan belanja APBN, realisasinya mencapai Rp 4,48 triliun atau 30,17 persen dari pagu."

"Sementara kinerja pendapatan mengalami kenaikan sebesar 15,68 persen (yoy), dibandingkan tahun 2021."

"Kenaikan terbesar disumbang pajak penghasilan non migas, naik sebesar Rp 65,72 miliar atau 20,80 persen (yoy), "ungkapnya.

Lebih jauh, bahwa realisasi belanja pada belanja K/L turun 6,79 persen atau sebesar Rp 82,89 miliar.

Disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal, masing-masing sebesar 13,68 persen dan 32,59 persen (yoy).

Untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp 321,88 miliar atau 10,77 persen.

Penyebab terbesarnya karena, kenaikan realisasi DAU sebesar Rp 363,66 miliar.

Atau 17,61 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan APBD Maluku Utara, hingga April 2022 masih didominasi komponen dana transfer.

Dengan total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp 4,44 triliun.

Besarnya proporsi dana transfer, dalam komponen pendapatan APBD.

Menunjukan bahwa kemandirian fiskal daerah, masih kurang.

Baca juga: Benteng Tolukko yang Ditinggal Portugis di Ternate Masih Berdiri Kokoh

Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD.

"Realisasi DBH per 30 April 2022 sebesar Rp 208,72 miliar, DAU sebesar Rp2,43 triliun."

"Untuk DAK fisik sebesar Rp 161,11 miliar, DAK non fisik sebesar Rp 321,53 miliar dan DID terealisasi sebesar Rp3,46 miliar, "tandasnya. (*)