Berikut Enam Ranperda yang Diusulkan Wali Kota Ternate

Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ternate tahun 2021 dan enam rancangan perda.

Penulis: Yunita Kaunar | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com/Yunita Kaunar
Rapat Paripurna, masa persidangan ke II, tahun sidang 2022 dengan agenda penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPP APBD tahun anggaran 2021 berlangsung di ruang Paripuran Gedung DPRD, Kamis (09/06/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM-  Rapat Paripurna, masa persidangan ke II, sidang tahun 2022 dengan agenda penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPP APBD tahun anggaran 2021 berlangsung di ruang Paripuran Gedung DPRD, Kamis (09/06/2022).

Dalam sidang tersebut dihadiri Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.

Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ternate tahun 2021 dan enam rancangan peraturan daerah atas inisiatif pemerintahan Kota Ternate.

Baca juga: Makanan dan Transportasi Sumbang Inflasi Kota Ternate 0,27 Persen

Baca juga: Makanan dan Transportasi Sumbang Inflasi Kota Ternate 0,27 Persen

Enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif Pemerintah Kota Ternate antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja KORPRI;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Kota Ternate;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wali Kota berharap pengajuan enam Ranperda inisiatif pemerintah ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami memberikan apresiasi sepenuhnya kepada DPRD, yang selalu menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi legislasi untuk meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas berdaya guna dan berhasil guna,”tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved