Belum Diikat Perda, Dinas Pariwisata Halmahera Utara Sudah Pungut Retribusi Objek Wisata

DPRD Halmahera Utara menyebut Dinas Pariwisata belum bisa menagih retribusi objek wisata karena belum memiliki Perda.

Penulis: Arafik Hamid | Editor: Munawir Taoeda
TribunTernate.com/Arafik Hamid
ATURAN: Ketua Bapemperda DPRD Halmahera Utara, Irwan Djam menyebut Dinas Pawisitas belum bisa memungut retribusi objek wisata karena belum diikat Perda, Sabtu (25/6/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Halmahera Utara, Irwan Djam menyebut retribusi pengelolaan objek wisata, yang dipungut Dinas Pariwisata Halmahera Utara, belum diikat Peraturan Daerah (Perda).

Sebab Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang diusulkan enam bulan lalu belum disahkan bahkan belum dibahas.

"Ranperda ini sudah enam bulan setelah diajukan, dan belum juga di sahkan menjadi Perda, "jelasnya, Sabtu (25/6/2022).

Belum disahkannya Ranperda tersebut, karena Dinas Pariwisata Halmahera Utara tidak pernah berkoordinasi.

Baca juga: Warga Sofifi Takut ke Pasar Gegara Operasi Patuh Kieraha, Pedagang Keluhkan Sepi Pembeli

"Kadis Pariwisata Sahril seperti jalan sendirian, Ranperda saja tidak berkoordinasi, "sesalnya.

Dikatakan, jika Ranperda retribusi pengelolaan wisata belum disahkan, artinya PAD nihil.

"Kalau Ranperda saja belum disahkan, artinya PAD di Dinas Pariwisata atas objek wisata itu nihil, "ucapnya.

Menurutnya, penagihan retribusi objek wisata harus memiliki Payung hukum, dalam hal ini Perda.

Kalau Ranperda belum di sahkan menjadi Perda, maka setiap penagihan retribusi di duga pungutan liar (Pungli).

"Payung hukumnya belum ada, kalau mereka menagih retribusi ke objek wisata, ini sudah tentu Pungli, "bebernya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Halmahera Utara Fahmi Musa menjelaskan, terdapat tiga objek wisata di bawah Pekab Halmahera Utara.

Baca juga: Keren! Ada Mobil Pintar Type All New Ertiga Hybrid Hadir di Maluku Utara

Yakni Wisata Air Panas Mamuya, wisata Pantai Luari dan wisata Pantai Upa. Yang mana fasilitasnya dibangun oleh Pemkab.

Sementara untuk menagih PAD, dari sektor pariwisata menggunakan sistem dibagi hasil.

"Hanya tiga objek wisata yang bisa menarik retribusi, karena fasilitasnya di bangun Pemkab "jelasnya mengakhiri. (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved