Pengamat: Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi demi Efisiensi APBN Sebaik Mungkin
Kebijakan pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM jadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Perihal penyesuaian harga BBM bersubsidi disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Arifin dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Arifin merinci BBM jenis BBM apa saja yang mengalami penyesuaian harga.
"Antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter," ujarnya.
Kemudian, lanjut Arifin, yakni BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.
"Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," kata Arifin.
Kata Pengamat: Kenaikan Harga BBM untuk Alihkan APBN ke Sektor yang Lebih Tepat Sasaran
Pengamat Isu Strategis Imron Cotan menilai kebijakan pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM jadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran.
"Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2022).
Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan energi baru terbarukan.
Imron berkata efisiensi APBN harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, salah satunya melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.
Pasalnya, selama ini sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.
"Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran," ucapnya.
Baca juga: BBM Resmi Naik, Edi Mangun: 15 Menit Kedepan, Pelayanan SPBU Dihentikan untuk Sementara Waktu
Baca juga: Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi: Jokowi Sebut sedang Dikalkulasi, Luhut Minta Jangan Dipolitisasi
Baca juga: Jokowi Sebut Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harus Diputuskan Hati-hati: Menyangkut Hidup Orang Banyak
