Oknum Kepala Sekolah Cabuli Muridnya di Morotai Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Kejari Morotai Terima SP2HP Dari Polisi, Dugaan Kasus Kepsek Perkosa Muridnya. Oknum Kepsek terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 15 Miliar.

Penulis: Fizri | Editor: Muhammad Husain Sanusi
Tribunternate.com/Fizri Nurdin.
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Morotai, Pihak kejaksaan telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Reskrim Polres Morotai, terkait dugaan kasus Oknum Kepsek yang diduga cabuli muridnya, Jumat (16/9/2022)/Fizri Nurdin 

TRIBUNTERNATE.COM - Nasib Oknum Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) inisial RS di Kecamatan Morotai Utara, Maluku Utara yang diduga perkosa muridnya berlanjut ke meja hijau.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Morotai, telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Reskrim Polres Morotai.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Dasim Bilo

Dasim mengatakan, pihaknya telah menerima SP2HP dari pihak penyidik Polres Pulau Morotai, kasus oknum Kepsek yang diduga perkosa muridnya.

"Dugaan kasus pencabulan siswi yang dilakukan oknum Kepsek, kami sudah terima SP2HP pada tanggal 9 September tahun 2022 dengan Nomor SPWP 35/9/2022 Reskrim Polres Morotai,"katanya, Jumat (16/9/2022).

"Kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan karena sudah naik ke proses penyidikan. Tinggal kita menunggu berkas perkaranya untuk dilakukan tahapan satu,"sambungnya.

Dasim menjelaskan sesuai dengan SP2HP itu bahwa kronologis kejadiannya itu awalnya yang bersangkutan melakukan persetubuhan dengan seorang siswi (Mawar) pada bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIT.

"Kejadian terakhir yang dilakukan oleh Kepsek itu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT didalam kamar belakang di rumah korban,"jelasnya.

Atas perbuatannya lanjut Dasim, pelaku disangkakan dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo Pasal 76 D subsider Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan.

Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2018 atau Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

"Dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 5 miliar."pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved