Polisi Tetapkan 4 Mafia Tanah Berlatar Belakang PNS, Kepala Desa dan 2 Warga Halmahera Tengah

Jadi Mafia Tanah Polisi Tetapkan Mantan PNS, Kepala Desa Nusliko dan Dua Warga Halteng Jadi Tersangka. Tersangka menggandakan sertifikat.

Penulis: Randi Basri | Editor: Muhammad Husain Sanusi
Tribunternate.com/Randi Basri
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Michael Irwan Thamsil didampingi Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Malut, AKBP Hengky Setiawan bersama anggotanya saat foto bersama barang bukti di Kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara, Kamis (22/9/2022) 

TRIBUNTERNATE.COM - Sebanyak empat orang warga di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat akta autentik tanah atau mafia tanah di Desa Nusliko Kecamatan, Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Empat orang mafia tanah tersebut masing-masing adalah, Wengky Lukius Togo alias Wengky mantan pegawai BPN Halmahera Tengah, kepala Desa Nisliko, Yermia Inik alias Yermia, Umar Baay alias Umar dan Dani Isnanto Baay alias Dani.

Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Michael Irwan Thamsil didampingi Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Malut, AKBP Hengky Setiawan mengatakan, tindak pidana pemalsuan surat palsu ini terjadi dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019.

“Para tersangka ini memasukan keterangan palsu ke dalam surat akta otentik hingga timbulnya sertifikat hak milik baru di dalam bidang tanah yang telah dilekati dengan bukti kepemilikan sah berupa SHM No. 03 tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf dan SHM No. 04 tahun 1969 Faris Assagaf,” ungkap Kombes (Pol) Michael, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Polisi Ditangkap Satresnarkoba gegara Edarkan Sabu, Aipda SAF Bakal Diproses Hukum

Menurutnya, sertifikat tanah yang diduga dilakukan secara ilegal tersebut dilakukan melalui program strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2018 sehingga korban Idrus Assagaf mengalami kerugian atau kehilangan hak penguasaaan dan hak materi.

Dari keterangan palsu yang diberikan para tersangka untuk melengkapi administrasi PTSL tersebut, oknum mantan BPN Halmahera Tengah telah menerbitkan 271 sertifikat.

“Padahal objek bidang tanah tersebut semula telah dilekati dengan bukti kepemilikan sah berupa SHM sementara No. 03 tahun 1969 atas nama pelapor Hadijah Assagaf dan Fariz Assagaf,” tururnya.

Michael menjelaskan, tanah di Desa Busliko tersebut milik M. Abdullah Assagaf ayah korban sejak tahun 1965 sebagai lahan pertanian, kemudian tahun 2009 tersangka Umar Bay masuk menyerobot dan menguasai lahan tersebut sampai dengan saat ini bahkan telah mengalihkan hak kepemilikan menjadi hak miliknya secara illegal atau melawan hukum bekerja sama dengan tiga tersangka lain.

Baca juga: Tiga Mafia Tanah Langsung Digiring ke Rutan Setelah Ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Michael juga menyebut, dalam kasus mafia tanah di Halteng yang diungkap tersebut, sejauh ini belum ada dugaan keterlibatan oknum BPN lain karena pemalsuan tersebut dilakukan oleh para tersangka untuk melengkapi persyaratan PTSL.

“Sejauh ini belum ada tersangka lain, dan kalau ada pasti akan kami dalami,” tegasnya.

Saat ini kata Michael, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Malut dan akan dilimpahkan tahap II ke JPU pada Kamis 6 Oktober 2022.

“Dalam kasus ini, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1, subsider pasal 263 Juncto pasal 55 ayat (1) dan (2) KUH Pidana,” pungkasnya (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved