Dapat Informasi Diangkat Jadi PNS, Honorer di Morotai Ramai-ramai Antar Berkas ke BKD

TRIBUNTERNATE.COM- Para Tenaga Honorer di Morotai ramai-ramai memasukan berkas setelah mendapat kabar bahwa ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabar tersebut ternyata bertolak belakang jika mengacu  dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam situs BKN menjelaskan, pendataan tenaga non-ASN tersebut bertujuan memetakan untuk mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Namun, Marwia Sibua, salah satu tenaga honorer  sudah terlanjur gembira.

Kepada Tribunternate.com, Marwia Sibua berharap, informasi ini betul.

Dia berharap, pemerintah serius uapaya honorer  kategori K2 dapat kesempatan diangkat menjadi PNS.

"Sudah puluhan tahun kami mengabdi, makanya informasi ini betuk betul ditindaklanjuti. Kami rasa ini kesempatan buat kami untuk bangkit kembali,"tuturnya.

Baca juga: Tak Hanya Keindahan Pantai , 13 Tarian Menanti Liburan Anda di Wisata Morotai

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, mengatakan pendataan pegawai non-ASN bukan bertujuan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

“Bukan (untuk pengangkatan),” kata Satya.

Satya mengungkapkan, tujuan pendataan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi terakhir terkait tenaga non-ASN.

“Untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi terakhir untuk tindak lanjut,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 yang diterbitkan pada 22 Juli 2022, tujuan pendataan pegawai non-ASN itu dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, pendataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai di instansi pemerintahan.

Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK.

Tenaga honorer yang tidak masuk pendataan pegawai non-ASN

Pegawai non-ASN merupakan Tenaga Honorer (THK-II) yang tercatat di dalam Database Nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di Instansi pemerintah.

BKN menyebutkan setidaknya dua jenis jabatan yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN.

Pertama, pegawai yang bekerja dengan mekanisme alih daya (outsourcing), di antaranya petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya.

Kedua, pegawai honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga tak termasuk dalam pendataan tenaga non ASN ini.

Baca juga: SPTI Cup II Morotai: PLN FC Menang 3-1 Lewat Drama Adu Penalti Atas Moro Puncak FC

Syarat Pendaftaran

1. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar Non ASN

2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APDB untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021

5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

Alur Pendataan Tenaga Non ASN

1. Admin atau operator instansi mendaftarkan Tenaga Non ASN yang masih bekerja dan memenuhi persyaratan.

2. Tenaga Non ASN membuat akun pendataan Non ASN setelah didaftarkan oleh instansi.

3. Tenaga Non ASN melakukan registrasi untuk memonitor, mengkonfirmasi, dan melengkapi data riwayat kerja tenaga Non ASN

4. Tenaga Non ASN mencetak hasil resume berupa kartu pendataan Non ASN

5. Proses selesai ketika instansi menyatakan finalisasi

Alur pendataan tenaga non ASN selengkapnya dapat Anda cek di pranala berikut https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/alur.

Pegawai honorer atau THK II dan pegawai non ASN perlu membuat akun pendaftaran di https://daftar-pendataan-nonasn.bkn.go.id/ setelah didaftarkan oleh instansi pemerintah tempat pegawai honorer itu bekerja. (*)