Halmahera Selatan
Usman Sidik Diundang Mahfud MD Bahas Isu Penjualan Pulau, Termasuk Pulau Widi di Halmahera Selatan
Bupati Halmahera Selatan diundang Menkopolhukam, untuk membahas isu-isu terkait penjualan pulau-pulau di Indonesia termasuk Pulau Widi.
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik di undangan Menkopolhukam RI, Mafud MD.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Halmahera Selatan, Sutego kepada TribunTernate.com, Selasa (13/12/2022).
Diundangnya orang nomor satu di Pemkab Halmahera Selatan itu, guna membahas isu-isu terkait.
Penjualan pulau-pulau di Indonesia, tidak terkecuali Pulau Widi di Halmahera Selatan.
Baca juga: Dinkes Halmahera Selatan Sidak Sejumlah Apotek, Pastikan 32 Jenis Obat yang Dilarang Tidak Dijual
Selain Bupati Halmahera Selatan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba diundang.
"Iya benar, Pak Bupati menerima undangan rapat koordiansi tingkat Menteri, tapi informasi terakhir rapatnya ditunda."
"Rapatnya Menkopolhukam. Kan ada Menkomarves, Kelautan, Mendagri."
"Cuma ada agenda Pak Presiden, jadi informasi yang saya terima rapat ditunda, "katanya.
Menurutnya, dalam rapat itu, untuk mendudukkan isu Pulauan Widi, yang mau dilelang situs di Newyork, Amerika Serikat.
"Mau didudukkan bahwa itu bangun investasi, bukan kasih ke negara lain."
"Karena kan ada isu pasir putih di Australia. Mungkin ada isu-isu toh, "jelasnya.
Seraya mengaku, bahwa Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik saat ini masih berada di Jakarta.
Diketahui, rapat koordinasi tingkat Menteri akan dihadiri Menko Perekonomian, Menkomarves.
Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Baca juga: Jadwal Kapal Ternate, 13 Desember 2022: KM Sangiang Rute Ternate-Namlea-Ambon-Geser-Fakfak-Sorong
Kapolro, Kepala Staf Angkatan Laut, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Deputi Bidkoor Pollugri.
Menkopolhukam, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Deputi Bidkoor Hanneg Kemenko Polhukam.
Deputi Bidkoor Kominfotur Kemenko Polhukam, Staf Ahli Dawilmar, Kemenko Polhukam dan Stafsus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan. (*)