Lembaga Studi Pemilu Minta Bawaslu RI Jelaskan Indikator Mengapa IKP Maluku Utara Tinggi

TRIBUNTERNATE.COM - Direktur Lembaga Studi Pemilu dan Demokrasi (LSPD) Maluku Utara, Alfajri A Rahman, pertanyakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Maluku Utara, belum lama ini dirilis.

Isinya  memperlihatkan Maluku Utara masuk sebagai daerah paling rawan untuk Pemilu 2024 mendatang.

Bahkan Maluku Utara berada pada urutan ketiga setelah Jakarta urutan pertama.

“Tentu setelah lihat itu kami kaget. Makanya kami ingin tanyakan mereka Bawaslu RI pakai indikator apa dalam menyusun ini,”ujarnya, Minggu (18/12/2022).

Seharusnya kata dia,  hal semacam ini perlu dijelaskan ke publik.

Agar masyarakat bisa tahu apa penyebabnya sehingga IKP Maluku Utara berada urutan paling atas setelah Jakarta.

Padahal, sepengetahuannya, Pemilu sebelumnya Maluku Utara tergolong  sukses.

“Apa indikator yang paling  dasar kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa IKP Maluku Utara tinggi,”tanya Alfajri mengulangi.

Sebab sumber data IKP lanjutnya, tentu menggunakan sumber data pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk dijadikan ukuran pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Lebih  membuat kaget, ialah dimensi konstestasi dan dimensi sosial yang paling tinggi dengan nilai kerawanan 100.

Dimensi sosial politik secara oprasional ditujukan untuk mengukur tingkat keamanan pra pemilu, saat pemilu dan setelah pemilu.

Bila dimensi ini diberi  nilai 100, maka pertama tingkat keamanan di semua tahapan berpotensi menjadi masalah.

Kedua, penyelenggara Pemilu  dikendalikan oleh penyelenggara negara dan ketiga soal  netralitas ASN.

Kemudian, ke empat apakah isu primordial menjadi isu penting di Maluku Utara atau tidak.

“Kalau ukuran netralitas ASN saya sepakat Maluku Utara termasuk tinggi kasusnya,”jelasnya.

Baca juga: KM Holly Marry Batal Uji Sandar, Dishub Ternate Kecewa, Minta Wali Kota Evaluasi Pihak Terkait

Baca juga: KPU Ternate Umumkan Hasil Seleksi Wawancara Anggota PPK, Nama-nama Lulus Cek Disini