Hutang Pemprov Maluku Utara Membengkak Rp 600 Miliar, DPRD Minta ini yang Dipangkas

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua komisi II DPRD Maluku Utara, Ishak Naser, mengungkapkan, beban pinjaman Pemprov Maluku Utara, ke  PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) semakin besar.

Tahun 2022 lalu, hutang Pemprov mencapai Rp 600 Miliar.

Karena itu,  Ishak Naser berharap, pengelolaan keuangan bisa berjalan berimbang.

Dia pin meminta Pemprov untuk memperketat pos pengeluaran belanja daerah di APBD tahun 2023.

Salah satunya dengan memangkas kegiatan-kegiatan OPD yang tidak masuk dalam program prioritas.

Namun, pemangkasan kegiatan ini butuh kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD.

"Ada beberapa kegiatan yang mungkin belum terlalu menjadi proritas kita harus tinggalkan dulu. Kita lihat yang paling urgen dan paling proritas untuk dilaksanakan,” ucap Ishak, Minggu (26/3/2023). 

Baca juga: Lagi Polda Maluku Utara Janji Jadwalkan Panggil Kuntu Daud

Apalagi saat ini lanjut dia, Pemprov harus membayar hutang yang belum terbayar.

Diantaranya Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD dr Chasan Bosoirie (CB), gaji guru PPPK termasuk gaji guru honorer daerah (Honda).

"Jadi utang ini sudah final dalam perhitungan sekitar Rp 600 Miliar,” katanya.

Ishak juga mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan daerah, terutama dari pos Dana Bagi Hasil (DBH), pihaknya akan memanggil sejumlah SKPD terkait.

Sebab, angka DBH sampai saat ini masih ada selisih atau perbedaan pendapat antara Inspektorat, BPKAD  dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Itu nanti kami akan panggil klir-kan angka yang pastinya berapa", katanya

“Yang jelas semuanya akan kami panggi dan bahas soal masalah utang Pemprov ini,” tandasnya.(*)