Sempat Hilang, Mobil Mantan Pejabat Pemprov Ditemukan Resmob Macan Gamalama Ternate

TRIBUNTERNATE.COM - Sebuah mobil dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara Jenis fortuner dengan nomor polisi DG 1903 RA yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan l tim Reserse Mobile (Resmob) Macan Gamalama Polres Terate.

Mobil bekas mantan pejabat Pemprov Maluku Utara tersebut, ditemukan di lingkungan Batu Anteru (BTN), Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah.

Kasat Reskrim Polres Ternate, Iptu Bondan Manikotomo, melalui Kasi Humas Iptu Wahyuddin menjelaskan, Mobil tersebut ditemukan setelah anggota Resmob Ternate memeriksa salah seorang  yang dicurigai dan dituangkan dalam berita acara.

“Karena dicurigai sebagai pelaku, anggota langsung mintai keterangan dan yang bersangkutan langsung mengakui lalu menujukan keberadaan kendaraan tersebut,” ucapnya, Minggu (26/2/2023).

Dia mengatakan, terduga pelaku dengan inisial M tersebut, merupakan pegawai honorer di Pemprov Maluku Utara.

Dalam kasus ini lanjutnya, tim penyidik masih terus menyelidiki atas kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.

“Modusnya, kita masih selidiki lebih dalam, karena barang bukti ini adalah milik aset daerah. Intinya kita dalami dulu untuk mengetahui modusnya,"katanya.

Baca juga: Berkat Informasi Warga, Polisi di Ternate Sita Ratusan Liter Cap Tikus, Pemilik Berhasil Kabur

Sementara itu secara terpisah, Kabid Akuntansi dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Masur Iskandar Alam saat dikonfirmasi di Mako Polres Ternate mengatakan, Kehadirannya di Polres Ternate hanya untuk mengecek keberadaan mobil dan memastikan apakah mobil tersebut merupakan kendaraan milik Pemprov yang sempat hilang ataukah bukan.

“Setelah kami cek, ternyata itu adalah kendaraan Pemprov yang sebelumnya dilaporkan hilang,” tuturnya.

Menurut Masur, kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik Pemprov yang sudah dijual melalui proses lelang di Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate.

“Ini adalah kendaraan tahun 2007 yang sudah cukup lama yakni 15 tahun dan memang kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah Provinsi lewat BPKAD dalam hal ini sesuai ketentuan kita lakukan namanya penghapusan,” pungkasnya (*)