BREAKING NEWS: Maluku Utara Berangkatkan 1.076 CJH pada Pelaksanaan Ibadah Haji 2023

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kata Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Maluku Utara, Syarif Ibrahim.

Kanwil Kemenag Maluku Utara, akan berangkatkan 1.076 CJH pada pelaksanaan Haji 2023

Jumlah tersebut telah sesuai, dengan penetapan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Agama RI.

"Memang untuk kita di Maluku Utara, tahun ini ada 1.076 JCH untuk ikut haji, "katanya, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: 6 CJH Halmahera Selatan Tunda Keberangkatan, Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji 2023

Menurutnya, jumlah ini juga sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA).

Nomor 189 tahun 2023, tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1444H/2023M.

Di mana jumlah tersebut, sudah kembali pada posisi normal pada tahun 2020.

"Jadi jumlah ini masih normal pada tahun 2020, itu masih sama dengan jumlah tersebut, "ucapnya.

Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, yang mana termasuk CJH tahun berjalan sesuai nomor urut.

Jumlah CJH itu untuk 1.013 orang, diberangkatkan sesuai nomor urut.

Untuk CJH lansia sebanyak 54 orang, dan 9 orang petugas Haji daerah.

Untuk tahapan sendiri, para CJH bukan CJH yang baru siap berangkat.

Namun CJH yang sudah siap berangkat, karena saja Covid-19 sehingga tertunda.

"Kalau dari sisi dokumen hingga pelunasan, saya rasa mereka sudah siap semua."

"Bahkan saat ini, kami petugas hanya siapkan data-data mereka, untuk siap berangkat, "katanya.

Disamping itu juga, diharapkan para CJH yang berangkat, agar selalu update informasi.

Untuk kesiapan berangkat saat ini, Kanwil Kemenag Maluku Utara juga masih menunggu.

Baca juga: Kuota Calon Jamaah Haji Morotai 46 Orang, 24 CJH Tak Lagi Dikenakan Biaya Tambahan, Ini Alasannya

Keputusan dari pusat dan juga pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini punya kewenangan di bandara.

Karena tahun 2023 ini, embarkasi Makassar dengan jumlah 41 kloter, 3 kloter di dalamnya termasuk CJH Maluku Utara.

"Yang pasti kita Maluku Utara, tahun ini ada 1.076 CJH, sehari dua akan diputuskan Gubernur Maluku Utara, "pungkasnya. (*)